Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua terima apresiasi Anugerah Reksa Bandha dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura, dalam kategori Sinergi Penyelesaian Piutang Negara.
Baca berita
Untuk mengantisipasi dampak dari efisiensi anggaran, Pemprov Papua telah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya dengan mengoptimalkan PAD sebesar Rp 447 miliar untuk membiayai belanja rutin operasional kantor dan menjaga stabilitas layanan publik.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua dihadapkan pada tantangan besar dalam pengelolaan anggaran tahun 2025 setelah diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran di tingkat pusat dan daerah.
Baca berita
Inspektorat Daerah Papua menggelar rapat internal sekaligus sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Dinas Kominfo Papua pada Kamis (13/2/2025).
Baca berita
Tahun 2024, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Papua, menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara sebesar Rp 50 miliar.
Baca berita
Monitoring Center for Prevention (MCP) Provinsi Papua tahun 2024 mencatat capaian rata-rata 73,68 persen.
Baca berita
Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintahannya untuk mengurangi agenda rapat dan diskusi yang hanya menghasilkan program diatas kertas.
Baca berita.JPG)
Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Persiapan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Persiapan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Program Tapera resmi disosialisasikan, di Kota Jayapura, Selasa.
Baca berita
Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menyebut serapan serapan anggaran sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayahnya sudah cukup baik.
Baca berita