Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua mewajibkan seluruh rekanan (kontraktor) untuk mencairkan uang muka proyek, guna mendorong penyerapan anggaran tahun ini mencapai target diatas 90 persen.
Baca berita
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi Papua diimbau untuk mempertahankan realisasi penyerapan anggaran tahun lalu yang mencapai sekitar 84 persen.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan permohonan resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong PT. Freeport Indonesia, membayar tunggakan pajak air permukaan senilai Rp. 5,6 triliun.
Baca berita
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Donatus Motte menyebut keterlambatan penyaluran dana desa 2017, diantaranya akibat telatnya penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) terkait pengalokasian anggaran itu.
Baca berita RI, di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu.JPG)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua menjelaskan kendala penyaluran dana Prospek beberapa tahun terakhir. Dimana, maraknya pemekaran kampung pasca diturunkannya kebijakan penyaluran dana desa oleh pemerintah pusat, menjadi salah satu kendala penyaluran Prospek.
Baca berita
Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri menyoroti penyampaian Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017 yang meski sudah di dealine (diberi batas waktu) hingga Senin (29/2), namun belum seluruhnya menyampaikan.
Baca berita
Pemerintah Kabupaten dan Kota diimbau untuk menghentikan kebiasaan menggunakan konsultan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca berita
Pemerintah kabupaten diminta untuk bekerja keras menghindari opini disclaimer dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tidak memberi pendapat atas pengelolaan keuangan pemda setempat.
Baca berita
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun ini akan fokus pada penyelamatan sumber daya alam, seperti di sektor kehutanan, perkebunan, kelautan dan pertambangan.
Baca berita