Sekitar sepuluh pejabat tinggi negara direncanakan bakal menghadiri acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih di Kota Jayapura, ibukota Provinsi Papua. Dua diantaranya adalah, Mendagri Mardiyanto selaku pejabat tinggi

negara yang akan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta dan  enkokesra Agung Laksono yang rencananya akan bertemu sejumlah pejabat Papua dan para tokoh-tokoh Papua guna menampung aspirasi-aspirasi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana penegasan Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Drh. Constant Karma saat memberikan keterangan kepada pers, diruang kerjanya, Senin (25/3).

      Dia menegaskan, jika tak ada perubahan dari pemerintah pusat, usai Mendagri melantik Gubernur Sulawesi Selatan, dijadwalkan pada tanggal8 April 2013 rombongan Menteri akan segera tiba di Jayapura dan selanjutnya melaksanakan pelantikan Gubernur terpilih pada tanggal 9 April mendatang kemudian diikuti dengan pelantikan PKK, serta pemberian arahan kepada Bupati/Walikota, DPRP, MRP, tokoh masyarakat, tokoh agama serta pihak terkait lain. “Dan ini akan kami bahas dan atur dengan baik supaya harapannya Bapak Menteri bisa sedikit lebih lama di Papua, supaya bisa menangkap aspirasi,” jelasnya. Lebih lanjut dia mengatakan, menurut informasi total ada sekitar 10 pejabat tinggi negara yang akan datang mengunjungi Papua yang tak hanya sekedar menghadiri pelantikan tetapi memiliki misi lain yang tujuannya untuk mendukung pembangunan di negeri ini. “Dan menurut

pandangan saya itu kan bagus ya kalau banyak yang datang karena membawa rejeki buat kita. Karena dia pembuat kebijakan maka dia bisa bantu kita dengan membuat program dalam bentuk anggaran. Ini malah bagus kan,” ujarnya. Disinggung wartawan soal tempat pelaksanaan pelantikan yang menurut informasi lapangan akan di selenggarakan di Stadion Mandala, Constant Karma mengatakan isu itu masih akan dibicarakan dan dibahas lagi dengan pihak terkait. 

      Memang saya sudah mendengar soal Stadion Mandala tapi ini masih akan kita bicarakan dengan DPRP, juga Kapolda karena harus koordinasi soal kemanan dan akan dipertimbangan dengan baik. Sebab pelantikan ini kan ujung dari pekerjaan besar kita selama dua tahun, yang ditunda dua kali dan mendapat Penjabat Gubernur sebanyak dua kali”. “Tetapi yang jelas adalah pelantikan ini akan berlangsung dalam Sidang Paripurna DPRP dan kalau ikut UU pelantikan di dalam gedung. Hanya kalau ada kebijakan maka ini akan dilihat mana yang terbaik karena sekali lagi pelantikan Kepala Daerah itu dikawal oleh negara,” tutupnya.