Belum genap dua pekan menjabat, Sekertaris Dinas Perhubungan Papua Djuli Mambaya lagi-lagi membuat terobosan dengan akan memanggil pihak maskapai penerbangan dan otoritas bandara, guna menyamakan presepsi serta menentukan harga ambang batas atas dan bawah tiket pesawat.

Rencana ini berangkat dari keinginan mantan Kepala Dinas Perhubungan Tolikara itu, untuk menyediakan penjualan tiket penerbangan murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

“Saya akan memanggil semua maskapai penerbangan dan otoritas bandara yang ada di Papua. Kita mau satukan pemahaman. 

Oleh karena itu, kami akan bertemu langsung guna menanyakan dan menentukan harga ambang atas dan bawah. Supaya kedepan masyarakat bisa menikmat penerbangan dengan murah,” terang dia kepada wartawan, Sabtu (12/3) di Jayapura.

Djuli pada kesempatan itu, menggaris bawahi maskapai penerbangan perintis yang melayani rute antar kabupaten, dimana sangat disadari olehnya angkutan itu dinilai sangat berbeda tetapi mahal.

“Makanya kita mau bertemu dengan mereka (maskapai perintis) serta menuntut supaya ada penyesuaian harga. Tentunya akan disesuaikan dengan jenis pesawat yang ada. Supaya baik untuk biaya carter dan tiket perorangan di Papua bisa dijual dengan harga sewajarnya,” kata dia.

Bila tak ada halangan pertemuan bersama pihak maskapai penerbangan dan otoritas bandara akan digelar pada Maret ini. 

Sehingga kebijakan harga batas atas dan bawah sudah dapat diterbitkan secepatnya, sehingga masyarakat sudah dapat mulai menikmati layanan harga jual tiket murah.

“Sebab harga jual tiket di Indonesia bagian barat dan bagian timur terjadi kesenjangan yang sangat tinggi. 

Makanya kita ingin supaya ada kesamaan harga sehingga ada keadilan di negeri ini,” harap dia.

Sementara itu, Dishub Papua pada tahun ini juga menyasar peningkatan pembangunan bandara perintis yang telah dimulai oleh pihak misionaris. 

Peningkatan bandara akan lebih diprioritaskan pada pengaspalan landasan lapangan terbang.

“Tentunya kita akan melibatkan rekanan atau pihak ketiga dengan tanpa melakukan studi lagi. 

Kenapa tak perlu ada studi lagi, sebab lapangan terbang sudah tinggal dilakukan pengaspalan untuk menghemat biaya, tenaga dan waktu”.

“Dilain pihak, kita mau memberikan kemudahan bagi pihak ketiga dimana dalam memobillisasi alat beratnya akan ditanggung oleh pemprov. 

Tujuannya supaya ketika selesai pengerjaan kita langsung memberikan tawaran untuk pekerjaan berikutnya dengan membuka akses ke jalan nasional, provinsi atau kabupaten. 

Ini supaya isolasi di kampung dan pedalaman cepat terbuka karena jika tidak seperti itu, lima gubernur pun tidak akan selesai membangun Papua,” tuturnya.