Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) Manuel Kaisepo mengakui adanya gangguan dari kelompok separatis dalam pembangunan KTI, meski hambatan itu belum dirasa terlalu signifikan. Kaisepo menegaskan, kelompok separatis itu muncul karena ketidakpuasan sosial melihat daerahnya begitu kaya namun mereka hidup dalam kemiskinan.
Ada memang di antara kelompok itu yang betul-betul ingin memisahkan diri, namun sebagian besar keinginan itu timbul karena ketidakpuasan sosial yang ditambah masuknya potensi politis sehingga eskalasi gerakan itu meningkat,? kata Kaisepo kepada Tempo News Room seusai peresmian Gedung Poltek Elektro Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya, Selasa (13/4). Dalam acara itu, selain Kaisepo, hadir Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Sunarno, Menteri Pendidikan Nasional Malik Fajar, dan Menko Kesra Jusuf Kalla.
Dalam kesempatan itu, Kaisiepo menegaskan bahwa dua prioritas yang akan dilakukan pemerintah dalam memperhatikan pengembangan KTI, yakni peningkatan SDM dan pembangunan infrastruktur. "Harus diakui, saat ini SDM di KTI sangat rendah. Secara gampang saja, dilihat menurut tolok-ukur Human Development Indeks (Indeks Pembangunan Manusia), Indeks masyarakat KTI ada di bawah rata-rata barat dan nasional. Ini salah satu kendala paling besar dalam pembangunan kawasan itu, yakni kurang tersedianya SDM berkualitas dalam jumlah cukup," papar Kaisepo.
Dia juga menegaskan, salah satu usaha yang dilakukan untuk mengejar ketertinggalan kualitas SDM itu yakni melalui pengembangan bidang pendidikan, seperti mengadakan kerjsama dengan universitas-universitas di Jawa. Ia mencontohkan dua perguiruan tinggi di Papua kini tengah dibina langsung oleh ITS, di antaranya Sekolah Tinggi Perikanan Merauke.
Kaisiepo juga menggarisbawahi bahwa masa depan pembangunan bangsa Indonesia kini ada di KTI, apalagi bila menilik luas wilayahnya yang mencapai 67 persen dari luas wilayah nasional dengan potensi sumber daya alam nasional yang masih banyak terpendam. "Bicara masa depan memang KTI. Jawa dan Sumatera sudah selesai, sementara Kalimantan telah habis dibabati," katanya.
Ia juga mengingatkan banyaknya potensi sumber daya alam di KTI yang belum tergali seperti pada sektor perikanan, kelautan, kehutanan, dan pertambangan. "Hampir semua devisa ada di sana, dan sebagian besar masih berupa potensi yang belum digarap. Tetapi, mengapa, realitas masyarakatnya begitu tertinggal?" keluhnya. Karena itulah, Kaisepo menekankan bahwa komitemen pemerintah kini adalah memperkecil disparitas (kesenjangan) yang dialami masyarakat KTI dengan kawasan lain di Indonesia.
Prioritas selain peningkatan SDM adalah yakni pembangunan infrastruktur, sesuai Inpres No 7/2003 tentang pelaksanaan percepatan pembangunan kembali KTI. "Potensi yang amat besar itu tak akan bisa dikembangkan kalau sarana pendukungnya tak ada,? katanya. Untuk itu, pemerintah akan meningkatkan penyediaan sarana transportasi, kapal, pelabuhan, dan bandara di KTI, di samping memberikan insentif lain, seperti kebijakan di bidang fiskal dan non fiskal.