Wakil Gubernur Papua Serahkan Surat Penunjukan Plt Tiga Pimpinan SKPD dan Pagu Anggaran Tahun 2026

JAYAPURA - Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen atas nama Gubernur Papua, menyerahkan tiga Surat Penunjukan Gubernur Papua kepada pejabat pelaksana tugas (Plt) pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. (7/11)

Ketiga pejabat yang menerima surat penunjukan tersebut adalah:

1. Yaconias Maintindom, S.P., M.Si sebagai Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup,

2. Dr. Karsudi, S.P., M.Si sebagai Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ESDM, PM dan PTSP),

3. Subhan, S.E., M.M sebagai Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Papua.

Penyerahan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 7 November 2025, menyusul dua surat penunjukan lainnya yang telah diserahkan sehari sebelumnya.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur berpesan agar para pejabat yang baru ditunjuk segera melakukan koordinasi internal, menjaga kekompakan, dan menghindari adanya kelompok-kelompok dalam organisasi perangkat daerah.

“Kepada pimpinan yang baru, diharapkan dapat mengayomi seluruh bawahan. Jangan ada kelompok-kelompok di dalam. Saat ini waktu penyerapan anggaran SKPD tinggal satu setengah bulan, sehingga perlu fokus pada sisa tahun anggaran yang ada, terus memacu dan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan sebelumnya,” tegas Wakil Gubernur.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur juga menyerahkan Pagu Anggaran Tahun 2026 secada simbolis kepada  SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Ia menekankan pentingnya penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) Tahun 2026 dengan memperhatikan prioritas program dan kegiatan strategis yang mendukung pembangunan Papua secara nyata dan berkelanjutan.

Khusus bagi SKPD yang memiliki utang kegiatan dan telah tercatat sesuai ketentuan, Wakil Gubernur mengingatkan agar alokasi anggaran tahun berjalan diprioritaskan untuk penyelesaian utang tersebut, serta menegaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2025 tidak diperkenankan adanya penambahan utang baru.

“Kita harus menjaga siklus APBD dengan baik. Karena itu, jangan ada utang baru di tahun ini. Fokuskan pada penyelesaian kewajiban dan program prioritas yang sudah berjalan,” tegasnya menutup arahannya. ***

JAYAPURA – Papua Deputy Governor Aryoko Rumaropen, on behalf of the Governor of Papua, officially handed over three letters of appointment to acting heads of Regional Apparatus Organizations within the Papua Provincial Government on Friday (November 7, 2025).

The three appointed officials are:

1. Yaconias Maintindom, S.P., M.Si – Acting Head of the Forestry and Environment Office
2. Dr. Karsudi, S.P., M.Si – Acting Head of the Office of Energy and Mineral Resources, Investment, and One-Stop Integrated Services
3. Subhan, S.E., M.M – Acting Head of the Regional Revenue Agency of Papua Province

The handover followed two other appointment letters distributed a day earlier.

In his remarks, the Deputy Governor reminded the newly appointed officials to immediately strengthen internal coordination, maintain team cohesion, and avoid forming internal factions within their respective agencies.

“To the new leaders, I hope you will guide and support all subordinates. There must be no factions within the organization. We only have one and a half months left for budget absorption of the Regional Apparatus Organizations, so focus on the remaining fiscal year and continue the progress already achieved,” the Deputy Governor emphasized.

At the same event, the Deputy Governor also symbolically handed over the 2026 budget ceilings to the Regional Apparatus Organizations across the Papua Provincial Government. He underscored the importance of preparing the 2026 Activity Budget Plan with a focus on strategic programs and initiatives that promote Papua’s development realistically and sustainably.

For SKPDs that have outstanding activity debts recorded in accordance with regulations, the Deputy Governor urged them to prioritize budget allocations to settle those obligations and firmly reminded them that no new debts should be incurred in the 2025 fiscal year.

“We must maintain a proper regional budget cycle. Therefore, no new debts should be created this year. Focus on meeting existing obligations and continuing the priority programs already in progress,” he concluded. ***