TIMIKA - Pemerintah daerah se-Tanah Papua membahas penguatan kebijakan fiskal dan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (11/5/2026).

Forum tersebut mempertemukan para gubernur untuk menyelaraskan arah pembangunan serta membahas tantangan fiskal yang dihadapi daerah pasca pemekaran daerah otonom baru (DOB).

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan penguatan regulasi Otsus diperlukan agar pembangunan di daerah dapat berjalan lebih stabil dan berkelanjutan.

“Kami berharap regulasi Otonomi Khusus dapat memberi kepastian fiskal bagi daerah,” ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan pembangunan di Papua membutuhkan dukungan fiskal yang kuat agar program-program prioritas tetap berjalan dan menyentuh masyarakat.

Selain itu, forum juga membahas pentingnya pemerataan manfaat sumber daya alam di seluruh wilayah Papua agar pembangunan dapat berlangsung lebih seimbang.

“Kalau ada sumber penghasil di salah satu wilayah Papua, idealnya manfaat pembangunan bisa dirasakan bersama,” kata Fakhiri.

Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah juga membahas penguatan konektivitas antardaerah melalui pembangunan infrastruktur transportasi dan penghubung antarwilayah.

Sementara itu, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan bahwa seluruh provinsi di Tanah Papua perlu berjalan dalam satu semangat pembangunan.

“Otonomi Khusus harus menjadi instrumen untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya.

Forum koordinasi ini juga membahas penguatan sistem pengelolaan dana Otsus agar pelaksanaan program pembangunan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat Papua. ***