JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua terus meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di bidang pengadaan barang dan jasa (PBJ) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 yang dibuka Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Senin (27/7/2026).
Aryoko mengatakan pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah. Karena itu, setiap proses pengadaan harus dikelola secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap rupiah yang dikelola melalui pengadaan barang dan jasa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu, aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan dituntut memiliki kompetensi, integritas, profesionalisme, serta kemampuan mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi yang terus berkembang,” ujar Aryoko.
Menurutnya, pelatihan tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap regulasi pengadaan, memperkuat kemampuan perencanaan dan pengelolaan kontrak, serta meningkatkan pengawasan dan mitigasi risiko agar seluruh proses pengadaan berjalan efektif, efisien, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menambahkan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan bagian dari implementasi visi Papua CERAH, yakni membangun pemerintahan yang responsif, profesional, dan berintegritas. Tantangan dalam sektor pengadaan, seperti potensi konflik kepentingan, perubahan regulasi, hingga keterbatasan kapasitas aparatur, perlu dijawab melalui peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.
“Kami berharap seluruh peserta mengikuti setiap materi dengan sungguh-sungguh, memperkaya wawasan, serta memanfaatkan pengalaman para narasumber dan fasilitator sebagai bekal dalam menjalankan tugas di perangkat daerah masing-masing,” katanya.
Pemerintah Provinsi Papua juga menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, para narasumber, fasilitator, serta panitia penyelenggara yang telah mendukung pelaksanaan pelatihan. Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak aparatur yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa sehingga mampu mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas di Papua. ***