JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan kewenangan khusus melalui koordinasi dan sinkronisasi indikator kinerja antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. [20/8]

Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua dalam sambutan yang dibacakan Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Suzana D. Wanggai, saat membuka kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penjabaran dan Sinkronisasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Kewenangan Khusus di Jayapura. Kegiatan ini diikuti oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua serta SKPD terkait dari kabupaten/kota se-Provinsi Papua, dengan dukungan Democracy Crisis Center Universitas Cenderawasih. Gubernur menekankan pentingnya indikator kinerja yang jelas, terukur, realistis dan sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.

Menurut Gubernur, sinkronisasi indikator kinerja antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi hal penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih, kesenjangan maupun perbedaan arah dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, diperlukan basis data yang kuat dan indikator yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai instrumen monitoring dan evaluasi. “Indikator kinerja bukan sekadar angka, Bapak-Ibu. Ini bukan hanya sekadar angka di atas kertas kerja. Setiap indikator harus menggambarkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Ukuran keberhasilan kita pada akhirnya adalah apakah pelayanan semakin baik, apakah masyarakat semakin sejahtera, dan apakah Orang Asli Papua semakin memperoleh kesempatan untuk berkembang dan menentukan masa depannya,” tegas Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Suzana.

Gubernur mengajak seluruh peserta memperkuat koordinasi, komunikasi dan kolaborasi agar seluruh pemerintah daerah bergerak dalam satu arah dan semangat yang sama untuk mewujudkan pembangunan Papua yang lebih adil, inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan panitia penyelenggara, khususnya Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua serta Democracy Crisis Center Universitas Cenderawasih atas dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. “Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola otonomi khusus dan memastikan setiap kewenangan yang kita miliki benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” pungkasnya. ***