LAN RI dan Pemerintah Provinsi se-Papua Raya Perkuat Kompetensi ASN di Jayapura Indonesia’s National Institute of Public Administration and Provincial Governments Across Papua Strengthen Civil Servants’ Competencies in Jayapura
JAYAPURA – Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) bersama pemerintah provinsi se-Papua Raya menggelar Pertemuan Strategis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Kota Jayapura, Kamis (22/10). Kegiatan ini menjadi forum koordinasi untuk mendorong peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas pelayanan publik di Tanah Papua. JAYAPURA – Indonesia’s National Institute of Public Administration, together with provincial governments across Papua, held a strategic meeting on civil servant competency development and governance strengthening in Jayapura on Thursday, October 22. The meeting provided a forum for coordinating efforts to strengthen civil servants’ capabilities and improve the quality of public services throughout Papua.
Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, hadir mewakili Gubernur Papua sekaligus membacakan sambutan Gubernur. Dalam sambutan tersebut, ia menegaskan bahwa ASN harus berperan sebagai penggerak perubahan, pelaksana kebijakan yang responsif, dan pelayan masyarakat yang mampu memberikan solusi nyata atas berbagai kebutuhan publik. Menurut Gubernur, karakteristik geografis serta keragaman sosial budaya Papua menuntut birokrasi yang adaptif, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi aparatur perlu diarahkan pada peningkatan kinerja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil.
Kepala LAN RI, Dr. Muhammad Taufiq, DEA., menyampaikan komitmen untuk mendorong kebijakan pengembangan kompetensi ASN yang sesuai dengan kebutuhan daerah, terutama dalam menghadapi tantangan pascapemekaran daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua.
Salah satu strategi yang dibahas ialah penerapan Human Capital Development Plan (HCDP) dan Corporate University (CorpU), yakni pendekatan pengembangan sumber daya manusia yang mengintegrasikan pembelajaran dengan kebutuhan organisasi dan pelaksanaan tugas pemerintahan. LAN RI juga mendorong sistem pendampingan (mentoring) yang menghubungkan ASN di Papua dengan pakar dan praktisi pemerintahan dari berbagai wilayah di Indonesia untuk memperluas akses pembelajaran sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran.
Pertemuan ini dihadiri Kepala LAN RI, Wakil Gubernur Papua, jajaran Forkopimda Provinsi Papua, para Sekretaris Daerah se-Papua Raya, serta pimpinan perangkat daerah yang membidangi pengembangan sumber daya manusia, perencanaan pembangunan, pengawasan, dan organisasi pemerintahan.
Melalui forum tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan menyepakati langkah tindak lanjut dan memperkuat kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan perguruan tinggi serta tokoh adat dan agama. Sinergi ini diharapkan menjadi landasan bagi pengembangan ASN yang berkelanjutan sekaligus mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. ***
Papua Deputy Governor Aryoko Rumaropen attended on behalf of the Governor of Papua and delivered the governor’s remarks. In the remarks, the governor emphasized that civil servants must serve as agents of change, implement policies responsively, and provide practical solutions to public needs.
The governor noted that Papua’s geographical characteristics and sociocultural diversity require an adaptive, professional, results-oriented bureaucracy grounded in integrity. Competency development must therefore focus on improving performance in ways that directly benefit communities, including those in remote areas.
The head of Indonesia’s National Institute of Public Administration, Dr. Muhammad Taufiq, DEA, expressed his commitment to promoting policies for civil servant competency development that are tailored to regional needs, particularly to address the challenges arising from the creation of new autonomous regions in Papua.
The strategies discussed included implementing a Human Capital Development Plan and adopting the Corporate University (CorpU) approach to align learning with organizational needs and the performance of government functions. The National Institute of Public Administration also promoted a mentoring system to connect civil servants in Papua with governance experts and practitioners from across Indonesia, expanding access to learning while making more efficient use of available budgets.
The meeting was attended by the head of Indonesia’s National Institute of Public Administration, the deputy governor of Papua, members of Papua’s Regional Leadership Coordination Forum, regional secretaries from across Papua, and heads of regional government agencies responsible for human resource development, development planning, oversight, and government organizational affairs.
Through this forum, stakeholders are expected to agree on follow-up actions and strengthen interagency collaboration, including partnerships with universities, customary leaders, and religious leaders. These joint efforts are expected to lay the foundation for sustained civil servant development while accelerating progress toward effective and accountable governance that improves the welfare of communities across Papua. ***
Tentang Penulis
PakChris