Pemprov Papua Targetkan Seluruh Kegiatan 2026 Tuntas Sebelum 20 Desember

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban keuangan paling lambat 20 Desember 2026.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh program yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai target dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menghindari adanya kegiatan yang tertunda hingga memasuki tahun anggaran berikutnya.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, L. Christian Sohilait, mengatakan berdasarkan hasil evaluasi terakhir, realisasi keuangan Pemprov Papua telah mencapai 83 persen. Sementara itu, realisasi fisik tercatat sebesar 87 persen.

Menurutnya, capaian tersebut perlu terus ditingkatkan melalui optimalisasi pelaksanaan program di masing-masing OPD, terutama kegiatan yang bersumber dari APBD Perubahan.

Sohilait meminta seluruh kepala OPD mencermati kembali Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Yang masih tersisa itu ada di APBD Perubahan. Karena itu, saya sudah sampaikan, nanti saat mereka menerima DPA harus diteliti lagi. Kita berharap sebelum 20 Desember kegiatan masih bisa diselesaikan,” ujarnya kepada wartawan usai memimpin apel pagi di halaman Kantor Gubernur Papua, Senin (2/11).

Selain itu, Sohilait mengingatkan pentingnya koordinasi dan komunikasi antarperangkat daerah dalam mengatasi kendala pelaksanaan program. Apabila terdapat kegiatan yang diperkirakan tidak dapat diselesaikan sesuai batas waktu, OPD terkait diminta segera melaporkannya kepada gubernur untuk mendapatkan arahan dan langkah penanganan.

“Jangan sampai tahun anggaran selesai, ada kegiatan yang lompat ke tahun 2027. Waktu efektif kita hanya sekitar satu bulan sepuluh hari untuk menyelesaikan kegiatan APBD 2026,” pungkasnya. ***

All regional government agencies have been instructed to optimize program implementation and complete all financial accountability procedures by December 20, 2026.

The directive aims to ensure that all planned programs are completed on schedule and in compliance with regional financial management regulations, and to prevent unfinished activities from being carried over into the next fiscal year.

Acting Papua Regional Secretary L. Christian Sohilait said the latest evaluation showed that the provincial government's budget realization had reached 83 percent, while physical progress stood at 87 percent.

According to Sohilait, further improvements are needed through more effective program implementation across all regional government agencies, particularly for activities funded through the revised regional budget.

Sohilait urged all agency heads to carefully review their Budget Implementation Documents to ensure that all activities are carried out effectively and according to the established schedule.

“The remaining activities are those funded through the revised regional budget. Therefore, I have instructed all agencies to carefully review their Budget Implementation Documents as soon as they receive them. We hope all activities can be completed before December 20,” he told reporters after leading a morning assembly at the Papua Governor's Office on Monday (November 2).

Sohilait also emphasized the importance of coordination and communication among regional government agencies in addressing obstacles to program implementation.

He instructed agencies anticipating difficulties in completing their activities by the deadline to immediately report the issues to the governor for further guidance and appropriate action.

“We must ensure that no unfinished activities are carried over into the 2027 fiscal year. We effectively have only about one month and ten days left to complete all activities funded under the 2026 regional budget,” he concluded. ***