Tim Gabungan Dinas Kehutanan Provinsi dan Polda Papua berhasil, Selasa (8/10) dini hari, berhasil mengamankan empat truk kayu ilegal di Nimbokrang, Kabupaten Jayapura.

Dari empat truk tersebut, berhasil disita sekitar 292 batang, yang terdiri dari 245 kayu merbau dan 47 kayu rimba campuran. Kerugian negara diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

“Kayu ini kita sita karena pengendara tidak bisa menunjukan dokumen kepemilikan. Kayu yang diamankan ini antara lain berasal dari Kwarja Taja dan dari Buspun Gresi Selatan”.

“Rencananya akan dibawa ke PT Harangan Bagot di Kota Jayapura. Lalu dari Boasom Unurumguay akan dibawa ke Sawmill di Sentani, Kabupaten Jayapura,” terang Kepala Dinas Kehutanan Provisi Papua Jan Jaap Ormuseray, di Jayapura, Selasa (8/5).

Dia katakan, saat ini kayu beserta para pengendara tengah melalui proses penyidikan dan penyelidikan oleh oleh tim gabungan dinas kehutanan dan penyidik Polda. Diharapkan proses penyidikan dan penyelidikan segera rampung, agar para pelaku bisa dijerat dengan sanksi hukum sesuai aturan berlaku.

“Sehingga pada kesempatan ini kita sampaikan pada oknum yang masih melakukan perambahan atau mengangkut hasil hutan tanpa ijin dan tak miliki dokumen, supaya segera menghentikan kegiatannya. Karena pemerintah tidak akan tinggal diam dan selalu berupaya bersikap preventif,” tuturnya.

Dia tambahkan, maraknya pelaku perambahan hutan diantaranya akibat dampak dari pemberlakuan UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan PP 18 2016 tentang perangkat daerah.

Dimana dengan adanya pengalihan kewenagan dari kabupaten/kota ke provinsi, menyebabkan terjadinya kekosongan pegawai di kabupaten. Hal itu pada akhirnya menyebabkan maraknya peredaran kayu ilegal karena kurangnya pengawasan.

“Sebab kayu-kayu yang ada ini diantaranya berasal dari Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi dan Keerom. Daerah lain di Papua dari data intelejen mulai marak di Nabire”.

“Makanya kita harap ada dukungan dari semua pihak sehingga penanganan peredaran kayu ilegal ini bisa dilakukan dengan terpadu dan hasil yang maksimal. Sebab kita ingin jgua men jaga kelestarian hutan, tetapi juga jaga hak negara dan masyarakat terhadap hasil hutan Papua,” pungkasnya.