Pjs Bupati Keerom Imbau Masyarakat Kedepankan Dialog Untuk Penyelesaian Masalah

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Keerom, Ridwan Rumasukun mengajak masyarakat setempat agar mengepankan dialog untuk menyelesaikan masalah. 

Dia memastikan siap berdiskusi dengan masyarakat mana pun yang membutuhkan bantuan, guna tercipta rasa adil bagi semua pihak.

“Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan silahkan salurkan melalui jalur yang ada. Selama saya menjabat di sini saya siap berdiskusi (dengan masyarakat),” terang Ridwan merespon aksi pengrusakan dan pembakaran dua kantor dinas, di wilayahnya, Jumat (2/10/2020).

Terkait tuntutan masa, sambung dia, Pemkab Keerom sebenarnya sudah berupaya mengakomodir dengan persentase pembagian kuota 80 persen bagi orang asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk umum.

Hanya saja, karena minimnya pelamar OAP pada beberapa formasi teknis, seperti tenaga kesehatan atau pendidikan, maka posisi tersebut diisi oleh pelamar umum yang memenuhi syarat kualifikasi.

“Penerimaan CPNS formasi 2018, realisasinya 60-40. Teman-teman di BKD telah berusaha agar hasilnya bisa menjadi 80-20 sesuai dengan ketetapan Kemenpan RB untuk Papua”. 

Hanya ada formasi teknis yang tidak bisa diisi oleh orang asli Papua karena jumlah pelamarnya minim," jelas Ridwan.

Ia memastikan terbuka peluang bagi para pencari kerja yang tidak lolos pada seleksi CPNS 2018, untuk dimasukan ke dalam 20.000 formasi yang diberikan Kemenpan RB bagi pemerintah kab/kota yang ada di Papua.

"Ada formasi 20.000 CPNS untuk Provinsi Papua, bila dibagi rata, maka Keerom akan dapat sekitar 600, dan ini yang akan dikawal oleh BKD dan DPRD”.

“Untuk itu, saya ajak mari kita jaga ketertiban bersama. Sebab Pemda Keerom terus berupaya menjadikan daerah ini menjadi lebih baik, lebih sejahtera dan lebih damai,” ajaknya. 

Diketahui, Pjs Bupati Keerom, Ridwan Rumasukun langsung menggelar Rapat Forkompinda di Mapolres Keerom, Jumat (2/10/2020) sore, menyikapi pembakaran dua kantor pemda setempat.

Hasil keputusan, dipastikan bahwa proses pemerintahan akan tetap jalan seperti biasa. Sementara pegawai Disnaker dan BPMK yang kantornya terbakar akan pindah ke kantor otonom.

Sebelumnya, Kamis (1/10/2020) sore, sekitar 250 orang pencari kerja melakukan aksi protes atas pengumuman hasil seleksi CPNS Kabupaten Keerom formasi 2018.

Aksi tersebut berujung pada pengrusakan kantor bupati dan pembakaran kantor Disnaker dan BPMK Keerom.

Regent (interim) of Keerom, Ridwan Rumasukun urged the local community to have a dialogue to solve the problem.

He made sure he was ready to discuss with any community that needed help, to create a sense of fairness for all parties.

 “If there are things that are not pleasing to you, please channel them through the existing path. As long as I am here I am ready to discuss (with the community), "explained Ridwan in response to the vandalism and burning of two offices in his area, Friday (2/10/2020).

Regarding the demands of the masses, he continued, the Keerom Regency Government has actually tried to accommodate the percentage of the distribution of the quota of 80 percent for indigenous Papuans (OAP) and 20 percent for the public.

However, due to the lack of OAP applicants in some technical formations, such as health or education personnel, the position is filled by qualified general applicants.

"The Civil Servant Candidate acceptance formation 2018, the realization is 60-40. The Regional Staffing Agencies have tried to make the result 80-20 in accordance with the provisions of the Ministry of Empowerment and State Apparatus Bureaucratic Reform. There are only technical formations that cannot be filled by Papuans because of the low number of applicants." explained Ridwan.

He ensured open opportunities for job seekers who did not qualify for The Civil Servant Candidate 2018 selection is included in the 20,000 formations provided by the Ministry of Empowerment and State Apparatus Bureaucratic Reform for the government in Papua.

"There is a formation of 20,000 Civil Servant Candidate for the Papua Province, if divided equally, then Keerom will get about 600, and this will be controlled by The Regional Staffing Agencies and the Regional House of Representatives ".

"For that, let’s keep order together. Because the Keerom Regional Government continues to strive to make this area better, more prosperous and more peaceful," he said.

The Regent (interim) Keerom, Ridwan Rumasukun immediately held a Forkompinda Meeting in Mapolres Keerom, Friday (2/10/2020) afternoon, addressing the burning of two local government offices.

As a result of the decision, it is ensured that the governance process will continue as usual. Meanwhile, employees of the Labor Department and BPMK whose offices are under fire will move to autonomous offices.

Earlier, Thursday (1/10/2020) afternoon, about 250 job seekers staged a protest action over the announcement of the selection results of Civil Servant Candidate Keerom District formation 2018.

The action led to the destruction of the regent's office and the burning of the offices of the Labor Department and BPMK Keerom.