PAD Papua 2022 Capai Target di Bulan Ketujuh

JAYAPURA - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua mengumumkan nilai PAD 2022 telah melebihi target di pekan pertama bulan ketujuh. Dimana dari target Rp1,3 triliun, PAD Papua terkumpul senilai Rp1,3 triliun.

"Memang sektor yang memberi kontribusi terbesar pada PAD Papua adalah dari perusahan tambang emas terbesar dunia, PT Freeport Indonesia".

“Tapi ada sektor lainnya yang juga cukup besar menyumbang PAD Papua, seperti pajak kendaraan bermotor,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Papua Setyo Wahyudi di Jayapura, Rabu (13/7/2022).

Dengan tercapainya target tersebut, lanjut dia, pada sidang perubahan APBD 2022 mendatang, bakal ada perubahan nilai target PAD Papua. 

"Intinya kita tunggu saja bagaimana, tentunya setelah di sidang Perubahan APBD nanti," tuturnya.

Disinggung soal dampak pemekaran provinsi di Papua terhadap pendapatan asli daerah, Setyo katakan masih akan mengkaji undang-undang Daerah Otonom Baru (DOB). 

"Yang pasti ada perubahan pada PAD kita tetapi kita lihat dasar hukum dari UU DOB dan kapan berlakunya," tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Ridwan Rumasukun mengatakan otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah. Dimana Pemerintah Daerah didorong terus mengoptimalkan PAD agar kemampuan fiskal daerah meningkat. ***

JAYAPURA - The Papua Regional Revenue Agency (Bapenda) announced that the value of Regional Original Revenue has exceeded the target in the first week of the seventh month in 2022. From the target of IDR 1.3 trillion, Papua was collected worth IDR 1.3 trillion.

"The sector that contributes the most is from the largest gold mining company, PT Freeport Indonesia".

"But there are other sectors that also contribute quite a lot to Papua, such as motor vehicle taxes," said Head of the Regional Revenue Agency of Papua, Setyo Wahyudi in Jayapura, Wednesday (13/7/2022).

With the achievement of this target, he continued, at the upcoming amendment session of Local Government Budget 2022, there will be a change in the value of the target. 

"The point is, we just wait after the Amendment of Local Government Budget," he said.

Asked about the impact of provincial expansion in Papua on local indigenous income, Setyo said he would still review the New Autonomous Region (DOB) law.

"There are changes in Regional Original Revenue but we look at the legal basis of the DOB Law and when it will take effect," he said.

Previously, Regional Secretary of Papua Province Ridwan Rumasukun said regional autonomy must be supported by increasing regional fiscal capabilities. Where local governments are encouraged to continue to optimize Regional Original Revenue so that regional fiscal capabilities increase. ***