Bank Dunia Siap Fasilitasi Penyusunan RTRW Tiga DOB

JAYAPURA - Bank Dunia menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tiga Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran dari provinsi induk Papua.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanis Walilo, di Jayapura, Selasa.

“Dalam pertemuan dengan pihak Bank Dunia beberapa waktu lalu, mereka berencana akan membantu memfasilitasi penyusunan RTRW di DOB dan provinsi induk”.

“Kita sambut baik dan berharap bisa segera direalisasikan secepatnya,” kata dia.

Menurut Walilo, sebenarnya penyusunan RTRW Papua sebagai provinsi induk, seharusnya sudah rampung. Hanya saja, dikarenakan adanya pembentukan Daerah Otonomi Baru, sehingga harus dilakukan pendataan ulang.

“RTRW Papua tahun lalu sudah jadi, namun ada pemekaran dan berdasarkan hasil rapat beberapa waktu lalu di Jakarta dengan badan pertanahan disana sehingga harus di rubah,” jelas ia.

Yohanis tambahkan, RTRW merupakan bagian dari rencana umum dan merupakan turunan serta merujuk dari peraturan yang lebih tinggi, yakni rencana pembangunan, baik lingkup nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

RTRW jmerupakan dasar perumusan kebijakan pemanfaatan ruang, baik di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota. 

Oleh karenanya, dia berharap seluruh provinsi di Tanah Papua segera memiliki RTRW, untuk menjadi acuan dalam pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di wilayahnya masing-masing. ***

JAYAPURA - The World Bank expressed its readiness to facilitate the preparation of the Regional Spatial Plan (RTRW) of three New Autonomous Regions (DOB) resulting from the expansion of the mother province of Papua.

It was conveyed by the Head of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Papua Yohanis Walilo in Jayapura on Tuesday.

"In a meeting with the World Bank some time ago, they planned to help facilitate the preparation of RTRW in New Autonomous Regions and the main province".

"We welcome it and we hope it can be realized as soon as possible," he said.

According to Walilo, the preparation of the Papua RTRW as the main province should have been completed. It's just that, due to the formation of the New Autonomous Region, it had to be a recitation.

"The RTRW of Papua should have finished since last year, but there was expansion, and based on the results of a meeting some time ago in Jakarta with the land agency, it had to be changed," he explained.

Yohanis added that the RTRW is part of the general plan and is a derivative and refers to higher regulations, namely development plans for national, provincial, and district/city scopes.

 RTRW is the basis for formulating spatial utilization policies in provincial and district/city areas.

Therefore, he hopes that all provinces in Papua will soon have RTRW, to become a reference in the development and community services in their respective regions. ***