Pemprov Papua Tata Lintas Batas Tradisional RI-PNG

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua mendorong penataan mekanisme lintas batas tradisional RI-PNG agar lebih resmi, teratur, dan dapat diawasi. Penataan tersebut tetap mempertimbangkan hubungan sosial, adat, budaya, dan kekerabatan masyarakat di kawasan perbatasan.

Gubernur Papua Matius Fakhiri melalui sambutan yang dibacakan Asisten I Sekda Papua Yohanes Walilo mengatakan perubahan kondisi kawasan perbatasan membutuhkan penyesuaian pengaturan lintas batas. Perubahan tersebut mencakup administrasi pemerintahan, pelayanan lintas batas, keamanan, perdagangan, teknologi, dan infrastruktur.

Hal tersebut disampaikan dalam forum Eksaminasi Special Arrangement RI-PNG di Jayapura, Selasa (22/9/2026).

Fakhiri mengatakan evaluasi dilakukan untuk melihat kesesuaian antara aturan yang berlaku dengan perkembangan kawasan perbatasan. Pemerintah juga ingin memastikan pengaturan lintas batas tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Eksaminasi ini bukan sekadar mencari kelemahan regulasi. Kita ingin memastikan kebijakan lintas batas mampu menjawab perkembangan zaman,” kata Fakhiri.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua, Triwarno Purnomo, mengatakan penataan perlu menyentuh aktivitas lintas batas tradisional yang selama ini masih berlangsung secara informal. Pemerintah ingin aktivitas tersebut memiliki mekanisme yang jelas sehingga dapat diverifikasi dan diawasi.

“Bagaimana kita bisa mengembalikan ekosistem lintas batas tradisional yang informal dan rawan pelanggaran menjadi mekanisme yang resmi, legal, teratur, bisa diverifikasi, dan bisa diawasi secara profesional,” ujar Triwarno.

Menurut Triwarno, penataan juga perlu memperhatikan realitas sosial masyarakat perbatasan. Aspek yang menjadi perhatian meliputi sosial, adat, budaya, hingga keamanan kawasan.

Ia menegaskan pengaturan khusus lintas batas tetap harus berjalan dalam koridor hukum nasional. Mekanisme tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan ketentuan hukum yang berlaku.

“Pengaturan khusus itu bukan berarti kita meniadakan aturan atau bebas aturan. Kita tetap berada pada koridor sistem hukum nasional,” katanya. ***

JAYAPURA – The Papua Provincial Government is promoting a more formal, orderly and supervised system for traditional border crossings between Indonesia and Papua New Guinea, while considering the social, customary, cultural and family ties of border communities.

In remarks read on his behalf by Yohanes Walilo, Assistant I to the Papua Regional Secretary, Papua Governor Matius Fakhiri said that changing conditions in the border region required adjustments to border-crossing arrangements. These changes involve government administration, border-crossing services, security, trade, technology and infrastructure.

The remarks were delivered at a forum held in Jayapura on Tuesday, September 22, 2026, to review the Indonesia–PNG Special Arrangement.

Fakhiri said the review would assess whether existing rules remained relevant to developments in the border region. The government also wanted to ensure that border-crossing arrangements continued to meet community needs.

“This review is not merely about identifying weaknesses in regulations. We want to ensure that border-crossing policies can respond to changing times,” Fakhiri said.

Triwarno Purnomo, head of the Papua Provincial Border Management Agency, said the effort needed to include traditional border-crossing activities that continued to take place informally. The government wanted these activities to follow clear procedures so they could be verified and supervised.

“How can we transform an informal traditional border-crossing system that is vulnerable to violations into an official, legal and orderly mechanism that allows for verification and professional supervision?” Triwarno said.

According to Triwarno, the arrangements must also consider the social, customary and cultural realities of border communities, as well as regional security considerations.

He stressed that special border-crossing arrangements must remain within the national legal framework. They were not intended to waive applicable legal requirements.

“A special arrangement does not mean that we eliminate rules or operate without them. We remain within the framework of the national legal system,” he said. ***