Pemprov Papua Dorong Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Ekonomi Daerah

JAYAPURA - Selain pembangunan konektivitas, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menekankan pentingnya pemerataan pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, sebagai bagian dari upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

Menurut Fakhiri, Pemerintah Provinsi Papua juga terus mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru melalui penguatan keterkaitan ekonomi hulu dengan hilirisasi industri. Pengembangan tersebut diarahkan pada berbagai sektor potensial, antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata serta pengembangan pasar masyarakat.

Di sisi lain, kebijakan afirmatif bagi Orang Asli Papua (OAP) menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan. Fakhiri mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan komoditas unggulan lokal sekaligus memperkuat kelembagaan masyarakat agar dapat mengambil peran yang lebih besar dalam pembangunan daerah.

"Yang tidak kalah penting adalah penguatan tata kelola dan sinergi pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota di Tanah Papua," jelasnya.

Lebih lanjut, Fakhiri menyampaikan bahwa Provinsi Papua memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat aktivitas pendidikan dan ekonomi bagi masyarakat dari lima provinsi lainnya di Tanah Papua. Kondisi tersebut tercermin dari banyaknya generasi muda dari berbagai wilayah yang datang ke Jayapura untuk mengakses pendidikan.

Karena itu, dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat terus diperkuat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta membuka kesempatan kerja bagi generasi muda Papua.

Fakhiri juga menekankan bahwa rapat koordinasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi forum untuk menyamakan persepsi, tetapi menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat segera ditindaklanjuti dan diimplementasikan di lapangan.

"Kami sangat berharap forum ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi implementasi setelah rapat koordinasi inilah yang sangat kami harapkan," tegasnya.

Ia menyampaikan bahwa setiap daerah di Tanah Papua memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang berbeda. Sebagai provinsi induk, Pemerintah Provinsi Papua memiliki komitmen untuk turut mendukung percepatan pembangunan di lima provinsi lainnya, meskipun masih menghadapi keterbatasan kapasitas daerah.

Untuk itu, sinergi bersama pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait dinilai sangat penting dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah. Dengan kolaborasi tersebut, berbagai agenda pembangunan diharapkan dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kami berharap pemenuhan infrastruktur dan pengembangan wilayah akan menjadi faktor utama percepatan pembangunan di Tanah Papua," pungkas Fakhiri.

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan Tanah Papua yang lebih terintegrasi, merata dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta karakteristik masing-masing wilayah. **

JAYAPURA – In addition to improving connectivity, Papua Governor Matius D. Fakhiri has emphasized the importance of ensuring equitable access to basic services, particularly education and healthcare, as part of efforts to accelerate improvements in the welfare of communities across Papua.

Fakhiri said the Papua Provincial Government is also continuing to promote the development of new growth centers by strengthening linkages between upstream economic activities and downstream industrial development. The initiative targets a range of sectors with significant potential, including agriculture, plantations, livestock, fisheries, tourism and the development of community-based markets.

At the same time, affirmative policies for Indigenous Papuans remain an important part of the development agenda. Fakhiri called for greater community capacity to develop leading local commodities while strengthening community institutions so that local communities can play a greater role in regional development.

“Equally important is strengthening governance and funding synergies between the central government and provincial, regency and municipal governments across Papua,” he said.

Fakhiri further noted that Papua Province has a strategic position as one of the education and economic activity centers serving communities from the other five provinces in the Papua region. This is reflected in the large number of young people from various parts of Papua who come to Jayapura to pursue their education.

For this reason, he said, support from the central government needs to be further strengthened, particularly to improve the quality of education and healthcare services and expand employment opportunities for young Papuans.

Fakhiri also stressed that the coordination meeting should not merely serve as a forum for aligning perspectives, but should produce concrete measures that can be followed up and implemented on the ground.

“We sincerely hope that this forum will not end here. What we greatly expect is the implementation of the outcomes of this coordination meeting,” he said firmly.

He noted that each region in Papua has different characteristics and development challenges. As the parent province, the Papua Provincial Government is committed to supporting accelerated development in the other five provinces, despite continuing to face limitations in regional capacity.

For this reason, he said, close cooperation with the central government through relevant ministries and agencies is essential to strengthen the capacity of regional governments. Through such collaboration, various development agendas are expected to be implemented in an integrated and effective manner while delivering broader benefits to communities.

“We hope that the provision of infrastructure and regional development will become key drivers in accelerating development across Papua,” Fakhiri said in closing.

The coordination meeting was part of efforts to strengthen collaboration between the central and regional governments in advancing more integrated, equitable and sustainable development across Papua, while considering the needs and characteristics of each region. ***