Pemprov Papua dorong perbaikan pengawasan kearsipan

JAYAPURA - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Muhammad Ridwan Rumasukun mengakui nilai pengawasan kearsipan di bumi cenderawasih belum berjalan sebagaimana mestinya.

Okeh karena itu, pihaknya secara perlahan-lahan berupaya memperbaiki hal ersebut dengan meningkatkan kompetensi arsiparis dan  pengelola arsip.  

"Oleh karenanya melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi, kami berharap agar semua arsiparis dapat mengikuti sehingga apa yang dihasilkan melalui diskusi dan lain-lain pada pertemuan demikian, dapat mempercepat pembangunan kearsipan guna mendukung peningkatan mutu penyelenggaraaan kearsipan termasuk  dalam hal pengelolaan arsip di lingkungan setempat," terang Ridwan di Jayapura, Selasa (13/8/2024).

Masih menurut Ridwan, berdasarkan undang-undang nomor 43 tahun  2009 tentang kearsipan di mana salah satunya menjelaskan arsip statis yang mana memiliki nilai kesejaharaan.

Dengan begiru, arsip statis yang  dibuat oleh pembuat arsip, mempunyai nilai kesejahteraan yang meski telah habis masa retensinya, namun memiliki keterangan untuk dipermanenkan.

“Oleh sebab itu, pemerintah lagi-lagi merasa perlu melakukan pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kepada arsiparis dan pengelola arsip  daerah agar dapat menyusun kebijakan dalam pengelolaan arsip.”

“Dengan demikian generasi mendatang dapat  memperoleh haknya untuk mengetahui tentang perjalanan pendahulunya termasuk  apa yang sedang dilakukan hari ini. Sebab informasi yang berkaitan dengan sejarah perjalanan bangsa Indonesia harus disimpan dan dilestarikan dengan baik," tandasnya. ***

JAYAPURA - Papua Regional Secretary, Muhammad Ridwan Rumasukun admitted that the value of archival supervision in the land of paradise has not run as it should.

Therefore, his party is slowly trying to improve this by improving the competence of archivists and archive managers.

"Therefore, through coordination, we hope that all archivists can join it to accelerate the development of archives to support the improvement of the quality of archives management, including in terms of archive management in the local environment," explained Ridwan in Jayapura, Tuesday (13/8/2024).

According to Ridwan, based on Law number 43 of 2009 concerning archives, one of which explains static archives which have welfare value.

Technically, static archives made by archivists have welfare value, although their retention period has expired, they have information to be permanent.

"Therefore, the government again feels the need to provide guidance carried out by archival institutions to archivists and regional archive managers to develop policies in archive management."

"Thus, future generations can get their right to know about the journey of their predecessors including what is being done today. Because information related to the history of the journey of Indonesia must be stored and preserved properly," he said. ***