Pemprov Papua Perkuat Pendidikan Inklusif

JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan melalui kebijakan pembebasan biaya pendaftaran bagi peserta didik baru di 12 sekolah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Papua.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan setiap anak Papua memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan pendidikan, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Marthen Medlama Tabenak, mengatakan Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh anak untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh pemerintah tanpa membedakan kondisi fisik, mental, maupun latar belakang sosial anak.

“Semua anak wajib mendapatkan pendidikan, termasuk anak berkebutuhan khusus. Jadi kami minta orang tua jangan merasa minder atau malu. Bawa anak-anak ke sekolah karena pemerintah sudah menyiapkan tempat belajar bagi mereka,” ujar Marthen.

Ia menjelaskan, dalam proses penerimaan peserta didik baru, setiap calon siswa di SLB akan mengikuti asesmen sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan yang tepat sesuai kebutuhan masing-masing anak.

Melalui asesmen tersebut, sekolah dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan mendukung perkembangan kemampuan anak secara optimal.

“Calon siswa harus datang langsung ke sekolah untuk dilakukan asesmen. Kami juga mengarahkan seluruh sekolah agar menerima peserta didik berkebutuhan khusus dan tidak boleh ada penolakan,” tegasnya.

Marthen menambahkan, Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong penguatan sistem pendidikan inklusif sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Ia berharap para orang tua dapat berperan aktif mendukung pendidikan anak-anak mereka dengan memberikan motivasi, pendampingan, serta kepercayaan diri agar dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik.

Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat.

Melalui kebijakan pembebasan biaya pendaftaran, Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Papua yang maju, cerdas, dan sejahtera. ***

JAYAPURA – The Papua Provincial Government continues to strengthen its commitment to creating an inclusive, equitable, and fair education system through a policy that waives registration fees for new students at 12 schools under the authority of the Papua Provincial Government.

The policy is part of the regional government's efforts to ensure that every child in Papua has equal access to educational services, including children with special needs.

Head of the Papua Provincial Education Office, Marthen Medlama Tabenak, stated that the Papua Provincial Government is committed to providing the widest possible opportunities for all children to receive appropriate education based on their needs and potential.

According to him, education is a fundamental right of every citizen that must be guaranteed by the government without discrimination based on a child's physical condition, mental abilities, or social background.

"All children have the right to education, including children with special needs. Therefore, we urge parents not to feel hesitant or ashamed. Bring your children to school because the government has already prepared educational facilities for them," Marthen said.

He explained that during the new student admission process, every prospective student enrolling in a Special School (SLB) will undergo an assessment as part of the government's effort to provide educational services tailored to each child's individual needs.

Through this assessment process, schools can identify students' learning requirements, enabling the educational process to be more effective and better support the optimal development of each child's abilities.

"Prospective students must come directly to the school to undergo assessment. We have also instructed all schools to accept students with special needs, and there should be no rejection of any applicant," he emphasized.

Marthen added that the Papua Provincial Government continues to promote the strengthening of the inclusive education system as part of broader efforts to develop high-quality and competitive human resources.

He expressed hope that parents would actively support their children's education by providing motivation, guidance, and confidence so that they can participate successfully in the learning process.

According to him, educational success is not solely the responsibility of the government and schools but also requires full support from families and the wider community.

Through the registration fee waiver policy, the Papua Provincial Government reaffirms its commitment to providing inclusive, high-quality, and equitable educational services as part of its efforts to achieve a more advanced, educated, and prosperous Papua. ***