Jalan Jadi Prioritas, Gubernur Dorong Pusat Percepat Konektivitas Papua

JAYAPURA - Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, menegaskan pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat Papua.

JAYAPURA - Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, menegaskan pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat Papua.

 Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua kembali mengusulkan sejumlah ruas jalan strategis kepada pemerintah pusat agar masuk dalam program pembangunan tahun 2026.

Menurut Matius, konektivitas antardaerah menjadi kunci untuk membuka akses ekonomi masyarakat, terutama bagi wilayah-wilayah yang selama ini masih terisolasi.

“Orang Papua membutuhkan konektivitas. Kalau jalan bisa tembus, maka hasil kebun masyarakat bisa dibawa keluar hingga ke pusat-pusat perkotaan kabupaten, kota bahkan provinsi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keterbatasan fiskal daerah membuat pembangunan infrastruktur jalan tidak dapat sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah. Karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk mempercepat pembangunan konektivitas di Papua.

“Dengan kondisi efisiensi anggaran saat ini, kami tidak bisa membangun jalan sendiri. Karena itu diperlukan dukungan dan intervensi dari semua pihak agar pembangunan konektivitas tetap berjalan,” katanya.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian Pemprov Papua adalah pembukaan akses jalan dari Lere menuju Dabra hingga Sikari. Selain membuka keterisolasian wilayah, pembangunan ruas tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi barang dan hasil pertanian masyarakat.

Selain itu, Pemprov Papua juga mendorong percepatan pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Jayapura dan Wamena. Jalur tersebut dinilai strategis karena dapat memperkuat konektivitas antara wilayah pesisir dan pegunungan.

“Jika akses jalan terbuka, masyarakat di wilayah pegunungan akan sangat terbantu dan Papua bisa berkontribusi lebih besar melalui distribusi hasil produksi antarwilayah,” tutupnya. ***