Pemprov Papua Dorong Optimalisasi Penyerapan dan Distribusi Telur Lokal Untuk Dukung Program MBG

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat langkah strategis dalam melindungi peternak lokal melalui optimalisasi penyerapan telur produksi Papua untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai, bersama perangkat daerah dan instansi terkait guna membahas kendala penyerapan telur lokal serta tingginya pasokan telur dari luar pulau yang berdampak pada penurunan harga di tingkat peternak. (9/7)

Dalam arahannya, Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen melindungi keberlangsungan usaha peternak lokal. Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis dalam menyerap hasil produksi peternak Papua. Oleh karena itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) didorong untuk memprioritaskan penggunaan telur produksi lokal sepanjang memenuhi standar harga, kualitas, dan mutu yang telah ditetapkan. Menurutnya, program nasional harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui keberpihakan terhadap produk lokal.

Rapat tersebut dihadiri oleh  Kepala Dinas Pangan Provinsi Papua, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Kepala Satgas Pangan Polda Papua, Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua, Kepala KPPG Papua, Ketua APRINDO Papua, serta Ketua Asosiasi Peternak Telur Tanah Tabi.

Dalam rapat, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjelaskan bahwa kebutuhan telur untuk dapur Program Makan Bergizi Gratis saat ini masih didominasi telur dari luar Papua, sementara sebagian lainnya telah menggunakan telur produksi lokal. Kondisi tersebut disesuaikan dengan satuan biaya yang tercantum dalam dokumen anggaran. Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong agar penyerapan telur lokal dapat segera dioptimalkan melalui penyesuaian dokumen anggaran yang saat ini sedang diusulkan oleh pihak KPPG Papua.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pangan Provinsi Papua, drh. Sri Utami, menjelaskan bahwa melimpahnya stok telur dan turunnya harga di Papua dipengaruhi oleh surplus produksi nasional yang mencapai sekitar 13 persen akibat meningkatnya populasi ayam petelur. Kondisi tersebut diperkuat dengan masuknya pasokan telur dari sentra produksi luar daerah seperti Surabaya dan Makassar dalam jumlah besar ke wilayah Papua.

Di sisi lain, produksi telur lokal juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Di wilayah Tanah Tabi yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi, populasi ayam petelur meningkat 28,8 persen, dari 582.700 ekor pada tahun 2025 menjadi 750.679 ekor pada Juni 2026, dengan kapasitas produksi mencapai 561.750 butir telur per hari. Melimpahnya pasokan, baik dari luar daerah maupun hasil produksi lokal, di tengah perlambatan daya serap pasar menyebabkan harga telur di tingkat peternak mengalami penurunan.

Sebagai tindak lanjut, rapat menyepakati sejumlah langkah strategis, yaitu mengoptimalkan penyerapan telur lokal untuk kebutuhan dapur Program Makan Bergizi Gratis setelah revisi dokumen anggaran disetujui, memastikan pengadaan telur mengacu pada satuan biaya yang telah ditetapkan, serta memprioritaskan penggunaan telur produksi Papua sepanjang memenuhi standar harga, kualitas, dan mutu.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua juga mendorong penguatan distribusi telur produksi lokal antar kabupaten sebagai upaya memperluas akses pasar bagi peternak. Saat ini, fasilitasi distribusi menuju Kabupaten Mamberamo Raya, Waropen, dan Kepulauan Yapen (Serui) masih dalam tahap perhitungan biaya distribusi agar diperoleh besaran biaya yang akurat. Hasil perhitungan tersebut akan menjadi dasar pengajuan usulan dukungan pembiayaan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Dalam proses tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersama para offtaker terus berkoordinasi dengan pihak perusahaan pelayaran guna memastikan tersedianya moda angkutan yang dapat mendukung distribusi telur lokal ke daerah tujuan secara efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Papua berharap langkah-langkah tersebut mampu menjaga stabilitas harga telur di tingkat peternak, meningkatkan penyerapan hasil produksi lokal, memperluas distribusi antarwilayah, serta mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis yang berpihak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua. ***

JAYAPURA – The Papua Provincial Government continues to strengthen strategic measures to protect local poultry farmers by optimizing the procurement of eggs produced in Papua to support the implementation of the Free Nutritious Meals Program.

The commitment was highlighted during a coordination meeting chaired by the Assistant for General Administration at the Papua Provincial Secretariat, Suzana D. Wanggai, together with relevant regional government agencies and institutions. The meeting discussed obstacles to the procurement of local eggs and the high volume of egg supplies entering Papua from outside the island, which has contributed to declining prices at the farm level on July 9, 2026.

In her remarks, Suzana emphasized the Papua Provincial Government's commitment to safeguarding the sustainability of local poultry farming businesses. The Free Nutritious Meals Program is expected to become a strategic instrument for absorbing the production of Papuan farmers.

Therefore, Nutrition Fulfillment Service Units are encouraged to prioritize locally produced eggs, provided that they meet the established price, quality, and safety standards. According to Suzana, national programs must deliver tangible benefits to the people of Papua while maintaining regional economic stability by prioritizing local products.

The meeting was attended by the heads of the Papua Provincial Food Office, Agriculture Office, Trade and Industry Office, and the Economic and Development Administration Bureau of the Papua Provincial Secretariat. It was also attended by the head of the Papua Regional Police Food Task Force, the head of the Papua Animal, Fish, and Plant Quarantine Center, the head of the Nutrition Fulfillment Service Office of Papua, the chairperson of APRINDO Papua, and the chairperson of the Tanah Tabi Egg Farmers Association.

During the meeting, the head of the Nutrition Fulfillment Service Unit explained that the demand for eggs used in kitchens serving the Free Nutritious Meals Program is currently still largely met by supplies from outside Papua, although some kitchens have already begun using locally produced eggs.

This arrangement is based on the unit costs specified in the relevant budget documents. The Papua Provincial Government continues to encourage the optimization of local egg procurement through adjustments to the budget documents currently being proposed by the Nutrition Fulfillment Service Office, Papua.

Meanwhile, Acting Head of the Papua Provincial Food Office, Sri Utami, explained that the abundant egg supply and declining prices in Papua were influenced by a national production surplus of approximately 13 percent, resulting from an increase in the population of laying hens.

The situation has been further intensified by large volumes of eggs entering Papua from major production centers outside the region, including Surabaya and Makassar.

At the same time, local egg production has also increased significantly. In the Tanah Tabi region, which includes Jayapura City and the regencies of Jayapura, Keerom, and Sarmi, the population of laying hens increased by 28.8 percent, from 582,700 birds in 2025 to 750,679 birds in June 2026. The region's production capacity has reached 561,750 eggs per day.

The abundance of supplies from both outside Papua and local producers, combined with slower market absorption, has resulted in declining egg prices at the farm level.

As a follow-up measure, the meeting agreed on several strategic steps. These include optimizing the procurement of local eggs for kitchens serving the Free Nutritious Meals Program once the revised budget documents are approved, ensuring that egg procurement complies with the established unit costs, and prioritizing eggs produced in Papua as long as they meet the required price, quality, and safety standards.

The Papua Provincial Government is also promoting stronger inter-regency distribution of locally produced eggs to expand market access for farmers. Distribution support to Mamberamo Raya, Waropen, and the Yapen Islands, including Serui, is currently undergoing a cost assessment to determine accurate transportation expenses.

The results of the assessment will serve as the basis for submitting a funding support proposal to the National Food Agency.

As part of this process, the Trade and Industry Office, together with local offtakers, continues to coordinate with shipping companies to ensure the availability of transportation capable of supporting the effective and sustainable distribution of local eggs to the target regions.

The Papua Provincial Government hopes that these measures will stabilize egg prices at the farm level, increase the procurement of local products, expand interregional distribution, and support the successful implementation of the Free Nutritious Meals Program while strengthening the economic empowerment of Papuan communities. ***