Gubernur Papua Minta Pelaku Usaha Pastikan Terdata SE2026

JAYAPURA – Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta seluruh pelaku usaha memastikan usahanya masuk dalam pendataan Sensus Ekonomi 2026. Langkah tersebut diperlukan agar tidak ada usaha yang tertinggal menjelang batas akhir pendataan pada 31 Agustus 2026.

Fakhiri menyampaikan arahan tersebut dalam Evaluasi Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Gubernur Papua, Senin (24/8/2026). Ia meminta pelaku usaha yang belum terdata atau mengalami kendala segera menghubungi layanan Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Fakhiri, pemerintah kabupaten dan kota perlu memantau wilayah yang masih membutuhkan tindak lanjut. Pemantauan harus memastikan proses pendataan menjangkau pelaku usaha hingga tingkat wilayah paling bawah.

“Saya berharap seluruh bupati dan wali kota memonitor wilayahnya,” kata Fakhiri. “Khususnya wilayah yang masih membutuhkan tindak lanjut.”

Ia juga meminta percepatan pendataan tetap disertai pemeriksaan terhadap kualitas informasi yang dikumpulkan. Data yang masuk harus menggambarkan kondisi usaha secara faktual dan benar.

“Percepatan pendataan harus tetap memastikan data faktual dan benar,” ujarnya.

Fakhiri mengajak tokoh adat, tokoh agama, ketua paguyuban, dan tokoh masyarakat membantu menyampaikan informasi SE2026. Keterlibatan mereka dinilai dapat membantu BPS menjangkau pelaku usaha di lingkungan masyarakat.

Ia mengatakan seluruh pihak perlu bergerak bersama sebelum batas akhir pendataan. “SE2026 harus menjadi gerakan bersama di seluruh wilayah Provinsi Papua,” katanya.

Fakhiri berharap seluruh pelaku usaha memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memastikan usahanya telah terdata. Pemerintah daerah juga diminta segera menindaklanjuti wilayah yang masih memiliki kekurangan pendataan. ***

JAYAPURA – Papua Governor Matius Fakhiri has urged all business owners to ensure that their businesses are included in the 2026 Economic Census (SE2026). The measure is necessary to ensure that no businesses are left out ahead of the data collection deadline on August 31, 2026.

Fakhiri delivered the directive during the 2026 Economic Census Evaluation at the Papua Governor’s Office on Monday (August 24, 2026). He urged business owners who have not yet been registered or who have encountered difficulties to immediately contact the Statistics Indonesia service.

According to Fakhiri, regency and city governments need to monitor areas that still require follow-up. The monitoring process must ensure that data collection reaches business owners at the grassroots level.

“I hope all regents and mayors monitor their respective areas,” Fakhiri said. “Especially areas that still require follow-up.”

He also called for the acceleration of data collection to be accompanied by verification of the quality of the information gathered. The submitted data must accurately and factually reflect actual business conditions.

“Accelerating data collection must still ensure that the data is factual and accurate,” he said.

Fakhiri encouraged traditional leaders, religious leaders, community association leaders, and other community figures to help disseminate information about SE2026. Their involvement is considered important in helping BPS reach business owners within local communities.

He said all parties need to work together before the data collection deadline. “SE2026 must become a collective movement throughout Papua Province,” he said.

Fakhiri hopes that all business owners will use the remaining time to ensure that their businesses have been registered. Regional governments have also been asked to immediately follow up on areas where data collection remains incomplete. ***