Pemprov Papua Perkuat Tata Kelola Otonomi Khusus untuk Percepat Kesejahteraan Masyarakat

JAYAPURA — Pemerintah Provinsi Papua bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, Badan Pengarah Papua, SKALA dan pemangku kepentingan terkait menggelar Rapat Penguatan Kapasitas dan Kinerja Kelembagaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua, Kamis (27/8), di Hotel Horizon Kotaraja, Jayapura. 

Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola, koordinasi dan sinergi pelaksanaan Otsus agar kewenangan, perencanaan, penganggaran dan pengawasan berjalan efektif serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Papua.

Mewakili Gubernur Papua sekaligus membuka kegiatan, Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Setda Papua, Suzana D. Wanggai, S.Pd., M.SocSc, menegaskan bahwa Otsus tidak hanya menyangkut dukungan anggaran, tetapi juga pelaksanaan kewenangan khusus dan penguatan kelembagaan. Implementasi UU Nomor 2 Tahun 2021 beserta peraturan pelaksanaannya, kata dia, harus didukung perencanaan, penganggaran, pelaporan, pengawasan dan evaluasi yang akuntabel sehingga menghasilkan program terukur dan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua. “Setiap kebijakan harus menjawab kebutuhan masyarakat dan bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan Papua Cerah: cerdas, sejahtera dan harmoni.

Senior Manager SKALA, Asa, mengatakan SKALA mendukung penguatan tata kelola Otsus melalui peningkatan pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, menyamakan persepsi serta menindaklanjuti komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola Otsus di Papua.

Sementara itu, Ketua Panitia Maurits Valentino Wyla Hege, S.STP., M.Tr.I.P., menjelaskan kegiatan diikuti unsur Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua, MRP dan OPD terkait, dengan menghadirkan narasumber dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Pembahasan mencakup kebijakan Otsus, pelaksanaan kewenangan khusus serta pengelolaan dan pengawasan dana Otsus. “Forum ini diharapkan menghasilkan solusi dan langkah konkret untuk memperkuat sinergi serta efektivitas pelaksanaan Otsus di Papua,” ujarnya. ***

JAYAPURA — The Papua Provincial Government, together with the Ministry of Home Affairs, Ministry of Finance, Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency, the Papua Special Autonomy Acceleration Agency, SKALA, and other relevant stakeholders, held a Meeting on Strengthening Institutional Capacity and Performance for Special Autonomy in Papua Province on Thursday (August 27) at the Horizon Hotel Kotaraja, Jayapura.

The meeting aimed to strengthen governance, coordination, and synergy in the implementation of Special Autonomy so that the exercise of authority, planning, budgeting, and oversight can be carried out effectively and have a direct impact on the welfare of the people of Papua.

Representing the Governor of Papua and officially opening the event, Assistant Regional Secretary for General Administration of the Papua Regional Secretariat, Suzana D. Wanggai, S.Pd., M.SocSc, emphasized that Special Autonomy is not only about budgetary support, but also about exercising special authority and strengthening institutions.

She said the implementation of Law No. 2 of 2021 and its implementing regulations must be supported by accountable planning, budgeting, reporting, oversight, and evaluation to produce measurable programs and tangible benefits for Indigenous Papuans.

“Every policy must address the needs of the community and ultimately improve people's quality of life,” she stressed.

She called on all stakeholders to strengthen collaboration in realizing Papua CERAH: smart, prosperous, and harmonious.

Meanwhile, SKALA Senior Manager Asa said SKALA supports efforts to strengthen Special Autonomy governance through improved basic services and poverty alleviation. According to Asa, the forum provides an important opportunity to strengthen collaboration between the central and regional governments, build a shared understanding, and follow up on joint commitments to improve Special Autonomy governance in Papua.

Chair of the organizing committee Maurits Valentino Wyla Hege, S.STP., M.Tr.I.P., explained that the event was attended by representatives of the Papua Provincial Government, the Papua Provincial Legislative Council, the Papuan People's Assembly, and relevant regional government agencies, with speakers from the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance.

The discussions covered Special Autonomy policies, the implementation of special authorities, as well as the management and oversight of Special Autonomy funds.

“This forum is expected to produce solutions and concrete measures to strengthen synergy and the effectiveness of Special Autonomy implementation in Papua,” he said. ***