Pemprov Papua Perketat Pengawasan BBM Subsidi

Pengawasan dilakukan melalui Tim Sapu Bersih Penanggulangan Penyalahgunaan Minyak dan Gas (Migas) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua, Karsudi, mengatakan operasi tersebut dilakukan untuk mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk penimbunan dan pembelian berulang. Pengawasan juga diarahkan untuk memastikan operator SPBU menjalankan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

“Operasi ini kami lakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, mengatasi penimbunan dan pembelian berulang. Kami juga ingin memastikan operator SPBU bekerja sesuai standar operasional prosedur yang berlaku,” kata Karsudi, Selasa (22/9).

Menurut Karsudi, pengawasan diperlukan agar masyarakat tetap mendapatkan haknya atas BBM bersubsidi. Upaya tersebut sekaligus diharapkan dapat mengurangi antrean panjang yang selama ini terjadi di sejumlah SPBU.

“Kami ingin hak masyarakat untuk memperoleh BBM tetap terjamin. Dengan pengawasan ini, kami berharap distribusi BBM lebih tepat sasaran dan antrean dapat dikurangi,” ujarnya.

Karsudi menegaskan pengawasan distribusi BBM bersubsidi tidak berhenti pada operasi yang dilakukan saat ini. Pengendalian akan dilakukan secara berkelanjutan dengan menempatkan petugas untuk memantau distribusi BBM di lapangan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dari BBM bersubsidi.

Apabila dalam pengawasan ditemukan indikasi tindak pidana, Pemprov Papua akan berkoordinasi dengan penyidik Polda Papua untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.

“Kami akan terus melakukan pengendalian terhadap BBM bersubsidi di Provinsi Papua. Kalau ditemukan indikasi tindak pidana, kami akan koordinasikan dengan penyidik Polda Papua untuk ditindaklanjuti,” tutupnya. ***

The Papua Provincial Government is tightening oversight of subsidized fuel distribution to ensure that it reaches its intended recipients and that the public’s entitlement to it is protected.

Monitoring is being carried out at several filling stations by a task force responsible for combating the misuse of oil and gas.

Karsudi, head of the Papua Energy and Mineral Resources Office, said the operation aimed to prevent various forms of subsidized fuel misuse, including stockpiling and repeated purchases. It also aimed to ensure that filling station operators followed standard operating procedures when providing services.

“We are conducting this operation to prevent the misuse of subsidized fuel and address stockpiling and repeated purchases. We also want to ensure that filling station operators work in accordance with the applicable standard operating procedures,” Karsudi said on Tuesday, September 22.

According to Karsudi, oversight was necessary to safeguard the public’s entitlement to subsidized fuel. The effort was also expected to reduce long queues at several filling stations.

“We want to ensure that people’s right to obtain fuel remains protected. Through this oversight, we hope fuel will reach its intended recipients more effectively and queues will be reduced,” he said.

Karsudi stressed that oversight of subsidized fuel distribution would continue beyond the current operation. Ongoing measures would include assigning officers to monitor distribution in the field.

These measures would help ensure compliance with regulations and prevent abuse by parties seeking to profit from subsidized fuel.

If monitoring revealed indications of a criminal offense, the Papua Provincial Government would coordinate with investigators from the Papua Regional Police to take further action in accordance with the law.

“We will continue to oversee subsidized fuel distribution in Papua Province. If we find indications of a criminal offense, we will coordinate with investigators from the Papua Regional Police for further action,” he concluded. ***