Pemprov Papua Dorong Penambahan Kuota BBM untuk Industri dan Proyek Strategis

Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) guna memenuhi kebutuhan masyarakat, sektor industri dan mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional di Papua.

JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) guna memenuhi kebutuhan masyarakat, sektor industri dan mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional di Papua.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, Karsudi mengatakan, peningkatan kebutuhan BBM tidak terlepas dari bertambahnya jumlah kendaraan serta aktivitas masyarakat.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu diikuti dengan penyesuaian kuota agar ketersediaan BBM dapat memenuhi kebutuhan di lapangan.

“Kami sedang berupaya untuk meningkatkan penambahan kuota BBM terutama untuk memenuhi kebutuhan industri dan guna menunjang proyek strategis nasional yang ada di Papua,” kata Karsudi.

Upaya penambahan kuota tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait, termasuk dalam rangka memastikan distribusi BBM berjalan sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

Karsudi juga menyebut pemerintah daerah terus memperkuat pengawasan distribusi BBM. Hal ini dilakukan menyusul adanya indikasi penyalahgunaan distribusi BBM jenis solar.

“Ini karena ada indikasi sesuai dengan temuan kita ada indikasi terjadi penyalahgunaan distribusi BBM jenis solar dan hari ini dan ke depan ada proyek-proyek pemerintah yang membutuhkan BBM,” ujarnya.

Karsudi menyebutkan, berdasarkan data kebutuhan saat ini, kebutuhan biosolar mencapai sekitar 44.398 kiloliter. Sementara kebutuhan minyak tanah mencapai 74.144 kiloliter.

Jika digabungkan, kebutuhan kedua jenis BBM tersebut mencapai sekitar 118.542 kiloliter.

Besarnya kebutuhan tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam mendorong penyesuaian kuota BBM. Pemprov Papua juga terus melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk menjaga kelancaran distribusi.

Selain penambahan kuota, pemerintah daerah menyiapkan penguatan infrastruktur distribusi BBM, termasuk rencana pembangunan SPBU di Koya Koso yang diarahkan untuk melayani kebutuhan solar sektor industri.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem distribusi BBM, mengurangi beban pelayanan di SPBU dalam kota, serta mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan di Provinsi Papua. ***