Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Baru-baru ini, atas prakarsa Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Papua melalui program Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat (Gerbangmas Hasrat), warga Dogiyai berhasil memanen sekitar 25 hektar sayuran yang diantaranya terdiri dari sawi, kentang dan kol.
Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat segera menyampaikan pemberkasan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada kementerian.
Pemerintah Provinsi Papua merasa optimis mampu memenangkan 22 gugatan yang dialamatkan kepada PT. Freeport Indonesia (PTFI). Sebab dengan dimenangkan gugatan itu, maka bakal lebih banyak lagi pemasukan bagi provinsi tertimur di Indonesia ini.
Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan pimpinan sinode dan keuskupan di Bumi Cenderawasih, agar maksimal dalam mempertangungjawabkan penggunaan dana keagamaan yang dihibahkan tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Donatus Mote merasa prihatin dengan adanya dugaan penyalahgunaan dana desa di Bumi Cenderawasih.
Anggota Komisi VII DPR RI Peggi Patricia Pattipi, angkat bicara soal pembakaran fasilitas PT. Freeport Indonesia (PTFI) oleh eks karyawan perusahan tambang emas terbesar di dunia itu.
Pemerintah Provinsi Papua mengakui sampai dengan saat ini, pada beberapa kabupaten, seperti Nabire dan Paniai, masih ada ratusan pertambangan tanpa izin (PETI) yang melakukan kegiatan penambangan emas sekunder disepanjang sungai Siriwo dan Derewo.
Sekitar 53 dari 132 pelaku usaha pertambangan di Papua, dilaporkan belum mendapat sertifikasi clean and clear (CnC), guna mendapatkan rekomendasi eksportir terdaftar (ET).
Gubernur Papua Lukas Enembe memberi sinyalemen melakukan pelantikan Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan pemerintah provinsi dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan kepala daerah di Jayapura, baru-baru ini.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, diinstruksikan merekrut dan membina tenaga pendamping koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
Mengingat aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai salah-satu unsur penegak hukum, Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekda Papua Doren Wakerkwa minta agar aparatur sipil negara pelindung masyarakat ini wajib menghormati dan melindungi martabat umat manusia, sekaligus menegakan HAM.
Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri mengimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, untuk segera mempercepat proses tagihan proyek fisik maupun pengadaan pihak ketiga.

instansi