Gubernur Luncurkan Program Mudik GratisPemerintah Provinsi Papua, melalui Gubernur Papua, Matius D Fakhiri meluncurkan Program Tiket Kapal dan Bus Gratis Natal dan Tahun Baru untuk masyarakat Papua, di kantor gubernur, Senin (8/12).
Sekitar 20 kabupaten, sepakat melakukan penandatanganan rencana aksi pemberantasan korupsi, pada Selasa (18/7) di Jayapura. Diantaranya, Kabupaten Mamberamo Raya, Supiori, Mappi, Asmat, Boven Digoel, Yalimo, Deiyai, Lanny Jaya dan Nduga.
Pemerintah Provinsi Papua mengakui Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengajukan anggaran untuk pelaksanan Pilkada serentak pada 2018 mendatang. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen di Jayapura, Senin (17/7).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Papua untuk menjalankan tugas secara profesional sebagaimana yang diamanatkan aturan perundang-undangan.
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, diminta bekerja keras mewujudkan visi dan misi menuju kebangkitan, kemandirian dan kesejahteraan. Hal tersebut dikatakan Sekda Papua Hery Dosinaen dalam apel gabungan, Senin (17/7), di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal berpesan pada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, agar memberi kesempatan dan peluang yang lebih besar bagi pengusaha lokal, terkait proyek penunjukan langsung di masing-masig instansinya yang nilainya mencapai Rp 500 juta di wilayah pesisir dan Rp 1 miliar untuk pegunungan.
Badan Restorasi Gambut menargetkan untuk melakukan pemulihan di Provinsi Papua paling lambat pada 2018 mendatang. Hal demikian disampaikan Kepala BRG Nazir Foead, akhir pekan kemarin, di Jayapura.
Pemerintah Provinsi Papua pada tahun ini bakal mulai mendorong dan menggali potensi hutan bukan kayu (HHBK) yang dinilai mampu meningkatkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah Provinsi Papua menduga masih banyak broker (makelar,red) tanah yang mempengaruhi kelompok masyarakat tertentu, hingga pada akhirnya turut andil sedikit menghambat pelaksanaan pembangunan.
Wakil Gubernur Papua Kleme Tinal mengimbau semua pihak untuk tak menilai ada bentuk diskriminasi didalam amanat Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, yang didalamnya menginstruksikan ada keberpihakan kepada orang asli Papua (OAP).
Sejumlah pengrajin seni ukir lokal, berharap seluruh kantor pemerintahan di Provinsi Papua dapat menonjolkan hasil kerajinan yang merepresentasikan lima wilayah adat.