Pemprov Papua Perkuat Akuntabilitas, LKPD 2025 Diserahkan ke BPKPemerintah Provinsi Papua terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua. Laporan tersebut diserahkan dalam kondisi unaudited sebagai bagian dari proses pemeriksaan lanjutan.
Legislator DPR Papua selaku Ketua Komisi III, Carolus Bolly mengapresiasi perjuangan pemerintah provinsi yang sangat teguh menuntut PT. Feeport Indonesia (PTFI) untuk melunasi kewajibannya dalam membayar utang Pajak Air Permukaan (PAP).
Dinas Kesehatan Provinsi Papua terus mendorong pelayanan kesehatan di wilayah kabupaten, lebih khusus bagi pemerintah daerah yang masuk dalam predikat rapor merah.
Kepala Dinas Pendidikan Papua Elias Wonda mengimbau Bupati dan Walikota di seluruh Papua agar mengalokasikan anggaran kedalam APBD, guna mendukung pengembangan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Sekda Papua Hery Dosinaen mengharapkan ada niat baik pemda kabupaten untuk menyelesaikan masalah batas wilayah. “Butuh niat baik semua pihak terkait untuk dapat menyelesaikan masalah batas wilayah yang terjadi tanah ini. Sebab tanpa hal itu, tidak akan pernah ada penyelesaian”.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diimbau mulai memaksimalkan penerimaan dari pihak ketiga, agar menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dipergunakan untuk menunjang proses pembangunan diatas tanah ini.
Pemerintah Provinsi Papua mengimbau seluruh masyarakat di bumi cenderawasih untuk memasang bendera merah putih, jelang perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2017 mendatang.
Guna meningkatkan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara di seluruh Bumi Cenderawasih, Pemerintah Provinsi Papua akan menyurati pemda kabupaten untuk rutin mengirimkan peserta diklat.
Pemerintah Provinsi Papua kini mulai gencar mendorong pemindahan ibukota ke wilayah Koya, Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Wacana pemindahan itu, salah satunya dikarenakan bencana banjir yang kerap melanda Kota Jayapura, saat diguyur hujan deras nonstop diatas tiga jam.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua mengkonfirmasi peluncuran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), batal dilaksanakan pada pertengahan bulan ini dikarenakan keterbatasan anggaran.
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua menyebut sebagian besar kontraktor di Bumi Cenderawasih menunggak pajak alat berat. Tak sedikit dari mereka pun ditengarai menyembunyikan alat beratnya di daerah perbatasan dan perkebunan kelapa sawit Skouw.
Pemerintah Provinsi Papua mengklaim penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juli 2017 lalu, tak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan mereka.