Pemprov Papua Perkuat Akuntabilitas, LKPD 2025 Diserahkan ke BPKPemerintah Provinsi Papua terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua. Laporan tersebut diserahkan dalam kondisi unaudited sebagai bagian dari proses pemeriksaan lanjutan.
Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua diminta segera melakukan tender atau lelang proyek pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar penyerapan anggaran bisa dilakukan lebih maksimal.
Pemerintah Kabupaten Sarmi mengusulkan pemerintah provinsi untuk mendorong pembangunan pabrik, guna menampung seluruh hasil bumi yang ada di “kota ombak” itu kepada pemeritah pusat.
Dinas Pendidikan Provinsi Papua menyoroti gaji guru honor Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang nilainya sangat tidak layak dan tak bisa mencukupi kebutuhan hidup “pahlawan” tanpa tanda jasa itu.
Dinas Pendidikan Provinsi Papua, melakukan pengecekan terkait kesiapan pemerintah kabupaten dalam melakukan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (UN & USBN) 2018.
Tingkat konsumsi minyak goreng lokal merk PHICO (Papua Home Industry Coconut Oil) yang dibuat dari buah kelapa oleh warga Sarmi, diklaim terus mengalami peningkatan. Tingkat penjualan PHICO di Kabupaten Sarmi pun, diklaim sudah jauh lebih tinggi dibanding minyak hasil olahan dari sawit.
Salah satu suksesnya pelaksanaan Pilkada adalah jumlah persentase pemilih yang tinggi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karenanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk gencar melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula yang ada di seluruh bumi cenderawasih.
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diimbau agar tak terpecah-belah apalagi “terkotak-kotak” akibat perbedaan pilihan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 27 Juni mendatang.
Resiko maupun ancaman penyebaran penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan ke bumi cenderawasih, akhir-akhir ini dilaporkan semakin nyata. Hal demikian disebabkan dinamika lingkungan strategis yang ditandai dengan peningkatan pesat di bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi, transportasi serta komunikasi.
Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Soedarmo mengimbau seluruh program kerja yang disusun oleh gereja, diharapkan mengacu pada pemerintah provinsi, sehingga sejalan dalam memberdayakan umat diatas negeri ini.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengumumkan untuk pemasangan iklan kampanye calon pasangan (paslon) gubernur dan wakil gubernur maupun bupati serta wakil bupati, akan difasilitasi oleh lembaga penyelenggara di wilayahnya.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 56 menegaskan, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, karena menjadi bagian dari hak asasi manusia.