Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) dalam program kerja jelang 2018 mendatang, ingin mencetak lebih banyak masyarakat asli Bumi Cenderawasih untuk menjadi pengusaha yang mandiri dan dapat ikut membangun ekonomi daerah.
Dinas Kelautan dan Perikanan Papua mengimbau 13 kabupaten dan kota di Bumi Cenderawasih untuk melakukan pendataan nelayan. Sebanyak 13 kabupaten dan Kota itu yakni, Jayapura, Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digoel, Mimika, Biak, Nabire, Supiori, Waropen, Sarmi, dan Kota Jayapura.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua dipastikan merekrut sekitar 100 ribu tenaga penyelenggara tingkat distrik dan kampung, untuk mensukseskan tahapan maupun pelaksanaan Pilkada Gubernur (Pilgub) 2018 mendatang.
Pengelolaan SMA/SMK menjadi kewenanganan pemerintah provinsi, dipastikan bakal mulai berjalan pada 2018 mendatang. Hal ini dipastikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda, di Jayapura, Selasa (10/10) kemarin.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Elia Loupatty mengaku bakal mengupayakan untuk mendorong draft peraturan gubernur (pergub) ekonomi kerakyatan orang asli Bumi Cenderawasih (OAP).
Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi Kabupaten Intan Jaya yang telah mulai menerapkan aplikasi sistem "Tata Kelola Keuangan Desa" dalam pengawasan dan pengelolan dana yang digelontarkan pemerintah provinsi bagi seluruh kampung tersebut.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menyayangkan pernyataan Ketua DPR Yunus Wonda, yang seolah-olah menilai lembaga penyeleggara Pilgub 2018 tersebut, bekerja dengan berorientasi pada uang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen minta pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dapat mengelola anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 dengan maksimal.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) diminta segera menyampaikan usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014, yang rencananya bakal dibuka pada tahun ini.
Pemerintah Provinsi Papua mendorong pengesahan APBD induk 2018 pada bulan ini, sehingga implementasi anggaran maupun programm kerjanya dapat dilaksanakan pada awa tahun depan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua berencana menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai narasumber, untuk mencegah serta memberantas penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara, didalam proses penyelenggaraan Pilgub maupun Pilbup 2018 mendatang.