Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE, MM M Ridwan Rumasukun 2023-09-09 at 11.59.24.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Pemerintah Provinsi berharap pengurus Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Papua dapat mengemas program pembangunan petenakan hingga dapat menarik investor untuk berivestasi di bidang tersebut. Hal itu dikatakan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty disela-sela Seminar Regional Tahap Kedua Hasil Pemantauan Daerah Sebar Hama Penyakit Karantina Se Papua dan Papua Barat, Rabu malam, di Jayapura. Asisten juga berharap PDHI dapat menjadi
Badan Kepegawaian Negara (BKN) Papua akan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna melakukan pengecekan sekaligus mendata jumlah Aparat Sipil Negara (ASN) yang maju sebagai bakal calon Kepala Daerah 2017 mendatang. Hal demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Nicolaus Wenda di Jayapura, Rabu (13/7). Dari pantauannya, hingga saat ini belum ada ASN di lingkungan pemerintah provinsi yang mengajukan pengunduran diri secara resmi untuk mengikuti iPilkada
Pemerintah Provinsi akan mengkaji ulang hasil pengumuman Panitia Seleksi (Pansel) 14 kursi dari jalur adat yang bakal duduk di kursi DPRP Papua. Keputusan Pansel No. 44 Pengumuman/Pansel/Provinsi VII/ tahun 2016 juga dinilai belum sah karena sarat kecurangan. Hal demikian dikatakan Asisten Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM  Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerwa, Rabu (13/7) di Jayapura.  â€œSaya atas nama Gubernur menyatakan harus ditinjau kembali. Hasil ini belum sah karen
Asisten Bidang Pemerintah, Hukum dan HAM Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa minta organisasi pemuda di Bumi Cenderawasih bersatu dan tak tercerai-berai menyikapi dualisme kepemimpinan Komite Nasional Pemuda Infonesia (KNPI) di Jakarta. Hal ini dikatakan Doren Wakerkwa di Jayapura, Rabu (13/7) kemarin, menyikapi rencana DPD KNPI Papua versi Fahd A Rafiq yang diketuai Marthinus Werimon untuk menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD KNPI pada 19 Juli mendatang. Upaya ini unt
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua menilai perpeloncoan saat penerimaan siswa baru dinilai sudah tak populer (tidak disukai banyak orang,red) untuk diterapkan saat ini. Oleh karenanya, pihak sekolah diminta mulai meninggalkan pola lama tersebut dan mengutamakan masa orientasi siswa pada pembinaan mental serta pengenalan sekolah maupun visi dan misinya. “Lebih tepat saat ini jika dilakukan dengan pola lebih elegan dan mendidik. Mengenalkan lingkungan sekolah bagi siswa baru conto
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nicholaus Wenda mengatakan 44 calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akan mengikuti Pantukhir (Pemantauan Akhir) di Jatinangor pada 11-14 Juli 2016. Hal ini dikatakan Nicholaus Wenda di Jayapura, Selasa (12/7) kemarin. “Setelah mendapat hasil akhir lalu bisa dibahas kembali mengenai tambahan afirmasi khusus Papua”. “Sebab ada kekurangan kuota untuk orang asli Papua, sehingga perlu dibuat afirmasi khususnya. Na
Sekda Papua Hery Dosinaen mengimbau instansi terkait segera melakukan penertiban terhadap seluruh jenis kendaraan yang menggunakan plat nomor dari luar Papua. Hal itu ditegaskan Hery Dosinaen di Jayapura, Selasa (12/7), menyikapi maraknya kendaraan luar Papua yang beroperasi di Kota Jayapura dan sekitarnya. “Saya kira momentum pergantian Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) dari “DS” ke “PA” ini sangat pas untuk melakukan penertiban”. “Sehingga saya minta semu
Sekitar 22 Aparat Sipil Negara (ASN) akan memperebutkan 4 jabatan Kepala Dinas tingkat provinsi yang hingga saat ini masih lowong. Empat jabatan itu, yakni Kepala Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Humas dan Protokol Setda Papua serta Badan Ketahanan Pangan dan Koordinas Penyuluh. “Kita mengikuti aturan pemerintah pusat yang menghendaki jabatan Eselon II dilelang secara terbuka kepada seluruh ASN. Bahkan soal seleksi jabatan ini telah diumumkan secara ter
Pasca libur Lebaran selama satu minggu penuh, sekitar 15 persen dari 7.000 ribu-an Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, dilaporkan tak berkantor. Hal tersebut terungkap dalam Apel Pagi di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (11/7), yang dipimpin Sekda Papua Hery Dosinaen. “PNS yang hadir pada hari pertama kerja baru mencapai 85 persen. Sisanya belum hadir di hari pertama berkantor,” kata Hery. Meski begitu, Hery mengapresiasi
Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura mengklaim pelayanan selama libur hari raya Idul Fitri, berjalan dengan baik. Selama Lebaran, perawat yang beragama kristen akan disiagakan di rumah sakit sesuai dengan pembagian shift yang telah ditentukan. ”Kalau untuk dokter spesialis memang ada sejumlah dokter spesialis yang cuti dan keluar daerah, tetapi ada dokter yang posisi stanby jika sewaktu-waktu dibutuhkan”. “Intinya pelayanan di rumah sakit tetap aman karena kit
Pemerintah Provinsi berharap Bupati/Walikota di Papua dapat memperhatikan kesejahteraan pegawai yang diantaranya melalui peningkatan insentif, tunjangan kinerja daerah maupun uang makan. Hal demikian diutaraka Sekda Papua Hery Dosinaen, Senin (11/7), saat memimpin Apel Pagi di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura. “Pemerintah Provinsi Papua bahkan menyurat kepada bupati/walikota agar kesejahteraan pegawai di daerah bisa benar-benar ditingkatkan,” terangnya. Hery mengatakan
Pemerintah Provinsi resmi melanjutkan surat edaran Menteri  Ketenagakerjaan RI Nomor : 1/MEM/VI/2016 tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan kepada Bupati dan Wali Kota. Surat edaran ini, merupakan jaminan bagi pekerja atau buruh untuk menerima tunjangan guna memenuhi kebutuhan dalam merayakan hari raya keagamaan. “Sehingga dengan adanya surat ini, memberi jaminan bagi pekerja atau buruh bahwa pengusaha wajib melaksanakannya,” jelas Sekda Papua Hery Dosinaen

instansi