Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE, MM M Ridwan Rumasukun 2023-09-09 at 11.59.24.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Sekda Papua Hery Dosinaen membantah tudingan ada “kongkalikong” terhadap penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyematkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemprov dan tujuh kabupaten di bumi cenderawasih. Hal itu dikatakan Sekda Hery menyikapi statement Ketua Fraksi Partai Hanura Rofinus Hotmaulana Hutahuruk yang mempertanyakan penilaian opini WTP tersebut. “Saya mengatakan hasil WTP ini merupakan kerja keras dari pemda dan pemprov serta semua pihak terka
Usai mendengar masukan dari Pemerintah Provinsi, DPRP, MRP beserta sejumlah Bupati di Jayapura, Rabu (15/6), Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon menilai UU 21 2001 tentang Otonomi Khusus sudah tak layak sehingga perlu untuk direvisi. “Saya kira wajar untuk dilakukan (revisi UU Otsus) sebab ini sudah menjadi harapan dari masyarakat Papua, Pemerintah Daerah dan juga MRP. Apalagi usulan ini sudah dilakukan sejak 2013 lalu,” jelasnya di Gedung Sasana Krida
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) merasa tak yakin tim bentukan pemerintah pusat dapat menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua. Ketua DPR Papua Yunus Wonda merasa sangat pesimistis apalagi tim bentukan pusat itu tak dibawah kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang notabene merupakan lembaga independen. “Makanya saya tidak yakin Menkopolhukam dan timnya bisa menyelesaikan kasus HAM yang terjadi di Tanah Papua. Se
Tim Pemantau DPR RI terhadap pelaksanaan undang – undang terkait Otonomi Khusus Aceh, Papua dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, hari ini (Rabu,red) bakal mengunjungi Kota Jayapura, Papua. Tim yang diketuai Fadli Zon tersebut bakal diterima oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Hal ini sebagaimana dikatakan Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua Gilberd R. Yakwart di ruang kerjanya, Selasa (14/6). â€
Guna mendorong pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Penilai,  Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua. Tim Komite IV DPD RI ini diterima Sekda Papua Hery Dosinaen di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Selasa (14/6). “Kunjungan ini untuk melengkapi RUU menjadi UU penilai, termasuk beberapa hal penting seperti standar kompetensi bagi penilai serta pengaturan hubungan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta tolak ukur
Pemerintah Provinsi Papua bakal memanfaatkan kunjungan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ke Jayapura, untuk mendorong Rancangan Undang Undang (RUU) Otsus Plus masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. Hal itu dikatakan Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura, usai menerima kunjungan Komite IV DPD RI di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapuara. “Soal mendorong RUU Otsus Plus, kita akan berjuang terus sampai titik darah penghabisan,” terangnya. Sebelumnya usaha mendorong
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Papua mengagendakan pengumuman hasil survey calon kepala daerah (Kada) empat kabupaten/kota pada 15 Juni 2016. Empat kabupaten/kota tersebut, yakni Sarmi, Kepulauan Yapen, kota dan Kabupaten Jayapura. Hal demikian dikatakan Ketua DPD Golkar Papua Klemen Tinal, Senin (13/6) di Jayapura. “Dua hari lagi untuk 4 kabupaten, hasil surveinya sudah bisa ada. Dari situ baru kita bisa rekomendasikan siapa yang akan didukung dengan perahu Golkar,”
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua masih menutup rapat nominal bonus bagi atlet yang meraih medali, guna menghindari jual beli pertandingan pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016 di Jawa Barat. Ketua Harian KONI Papua Klemen Tinal mengemukakan hal itu kepada pers, Senin (13/6) di Jayapura. Klemen khawatir bila diumumkan lebih awal, atlet bisa tergiur dengan tawaran kalah dari provinsi lain bilamana jumlah rupiah yang ditawarkan KONI Papua lebih kecil dari
Gubernur Papua Lukas Enembe minta Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi agar memberikan pelayanan prima kepada masyarakat setiap saat. Hal demikian, merupakansalah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan ekonomis. Lukas mengatakan hal itu dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua Elysa Auri pada Bimtek Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Biro Kesra dan Kemasyarakatan Setda P
Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal menilai Pemerintah Pusat dalam kebijakan menurunkan program, belum melihat kebutuhan Papua secara menyeluruh baik dari segi perumahan, air bersih, listrik, pendidikan serta kesehatan. Ia menilai program pembangunan jalan yang menghubungkan daerah satu dengan lainnya, namun setelah rampung, masyarakat tetap masih harus menyewa mobil untuk dapat sampai ke daerah lain. “Contoh jalan =dari Wamena ke Lanny Jaya, masyarakat harus mengeluarkan biaya
Guna memaksimalkan hasil produksi petani di Kabupaten Merauke, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura meminta ada pengecekan rutin terhadap setiap pompa air yang mendukung pengairandi wilayah setempat. Hal demikian dikatakan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Papua Semuel Siriwa, di Jayapura, Senin (13/6). Ia mengharapkan selain melakukan pengecekan, turut dilakukan perbaikan terhadap mesin pompa air yang telah rusak. “Bila menemukan mesin pompa
Duta Besar Uni Eropa Vincent Guerend, Senin (13/6), mengunjungi Provinsi Papua guna memantau program pembangunan hijau berkelanjutan atau Participatory Monitoring by civil society of Land-use Planning for Emission Development strategies (Parcimon). Program yang telah berjalan hampir empat tahun ini, dilaksanakan pada tiga daerah, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Merauke. Dubes Vincent Guerend mengatakan tujuan pembangunan rendah emisi merupakan upaya untuk berkontribusi u

instansi