Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE, MM M Ridwan Rumasukun 2023-09-09 at 11.59.24.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Papua pada 2017 mendatang, berencana membangun gedung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna memaksimalkan implementasi UU 14 2008 tentang Keterbukaan informasi publik. Hal tersebut dikatakan Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum Papua Soleyan Murib Tabuni saat diwawancarai wartawan, Rabu (22/6) di ruang kerjanya, usai melakukan pertemuan bersama Komisioner Komisi Informasi Papua. “Tahun depan kami akan bangun satu gedung PPID. Kami sudah siapk
Guna memaksimalkan pengawasan bagi perusahaan dalam penyaluran maupun pembayaran THR bagi karyawan, Pemerintah Kabupaten/Kota diminta segera membentuk pos komando (posko) yang melayani seluruh informasi maupun pengaduan terhadap pembayaran THR. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua Yan Piet Rawar mengatakan hal itu di Jayapura, Rabu (22/6). “Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan mengimbau pemerintah kabupaten/kota se Papua untuk m
Guna meningkatkan disiplin pegawai agar masuk kantor tepat waktu dan berkinerja maksimal, Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Papua Noak Kapisah menerapkan aturan baru bagi seluruh pegawai.  Aturan baru ini tertuang dalam pakta integritas disiplin kerja yang ditandatangani seluruh pegawai, Rabu (22/6) di Halaman Kantor BPLH Papua. Kepala BPLH Noak Kapisa mengatakan penandatangan pakta integritas tersebut merupakan tindaklanjut dari rekomendasi Inspektur Provinsi Pap
Sekda Papua Hery Dosinaen minta belanja barang dan jasa tak menumpuk di akhir tahun, karena dapat berpengaruh pada penyerapan anggaran 2016. “Penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi khususnya belanja barang dan jasa pemerintah 2015, umumnya bertumpuk di akhir tahun anggaran. Kondisi ini berdampak kepada perlambatan perekonomian Papua”. “Karena itu, prosedur pengadaan barang dan jasa tahun ini mesti lebih dipercepat. Supaya penyerapan anggaran lebih baik di tahun ini,” teran
Pemerintah Provinsi mendorong Pemerintah Kabupaten di Papua untuk segera membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Sekda Papua Hery Dosinaen mengatakan keberadaan ULP sangat penting untuk menunjang proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Sayangnya sampai saat ini belum seluruh kabupaten membentuk unit organisasi pemerintah tersebut. “Makanya pada kesempatan ini saya menghimbau Pemkab agar membentuk ULP di wilayahnya. Sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua masih memiliki pekerja rumah (PR) untuk mengangkat sekitar 700 tenaga honor yang nyatanya belum masuk dalam data base. Hal ini dikatakan Kepala BKD Papua Nicholaus Wenda di kantor Gubernur Jayapura, Rabu (22/6). Meski sebelumnya telah berhasil mengangkat 500 tenaga honorer, ia belum dapat memastikan kapan pemerintah pusat dapat mengakomodir dan mengangkat sisa tenaga honor kategori dua (K2) di lingkungan Pemprov yang belum terangkat. “Memang soa
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua masih menunggu petunjuk pusat untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang rencananya dibayarkan pekan ini. “Kita masih menunggu petunjuknya. Kalau petunjuknya sudah ada kita akan segera lakukan,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Benyain Arisoy, Sabtu (19/6) di Jayapura. Menurut Benyamin, nilai THR yang diterima PNS tahun ini sebesar satu kali gaji pokok. Namun tunjangan ya
Dinas Perhubungan Papua bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan RI tengah melakukan kajian dan studi terkait rencana pembangunan jalur kereta api ringan Sentani – Jayapura. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Djuli Mambaya mengatakan jalur kereta api ringan Sentani – Jayapura tersebut merupakan salah satu upaya mengantisipasi kegiatan PON XX pada 2020 mendatang. “Dengan harapan akses akses Sentani – Jayapura ini dengan hadirnya jalur kereta api dapat m
Pemerintah Provinsi mengimbau kabupaten/kota dapat mengalokasikan anggaran untuk mengirim guru mengikuti pelatihan baik di perguruan tinggi dalam maupun luar negeri. “Saat ini pemprov ada melakukan kerja sama dengan Universitas Sunshine Coast Austalia. Makanya kita berharap kedepan kabupaten/kota turut berpartisipasi dan berperan dengan program ini”. “Sehingga kompetensi guru-guru kita di Papua akan semakin membaik,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra, Elia Loupatty,
Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Papua menargetkan pembangunan venue PON yang baru, akan rampug pada 2019 mendatang. Sementara untuk pembangunan yang sifatnya rehap bakal diselesaikan dalam satu tahun. Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Yusuf Yambe Yabdi kepada media massa, usai rapat tertutup dengan Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian Sekda Papua, Elia Loupatty dan Kepala SKPD terkait membicarakan persiapan PON 2020 di Papua. Sementara menuru
Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Papua menjadwalkan hasil pemagangan tim yang diutus ke PON Jawa Barat, dapat dipresentasikan awal Juli mendatang di Jayapura, kepada pemerintah provinsi maupun pihak terkait. “Ini artinya tim magang PON XIX Jawa Barat yang dilepas kemarin akan ditarik kembali ke Jayapura. Artinya 20 diantaranya yang lebih dulu diterbangkan ini awal Juli mereka pulang sekaligus menyajikan apa yang sudah dipelajari selama dua pekan di Bandung,” jelas Kepala Dinas Ol
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa menyatakan Perda 15 2015 tentang pelarangan, peredaran dan penjualan miras, tak menjadi salah satu produk hukum yang dicabut oleh Presiden Joko Widodo. ”Saya pastikan Perda miras tidak dibatalkan dan proses revisi sudah sedang berjalan,” kata Doren kepada media massa di Jayapura, Rabu (15/6). Menurut dia, dengan adanya kepastian ini berarti pelarangan miras di Papua tetap berjalan sebagaimana mestinya. “Sehingga

instansi