Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

DPRD Provinsi Papua akan memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Papua,Kakanwil Agama dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, berkenan dengan penerimaan tes CPNS baru-baru ini yang dinilai tidak akomodatif dalam penerimaan CPNS tersebut,teristimewa bagi putra-putri papua,bahkan yang lebih mencolok di Kejaksaan Negeri Papua,tidak satupun anak-anak dari papua yang lulus pasca pengumuman hasil penerimaan CPNS baru-baru ini. Demikian hasil pertemuan pendemo CPNS yang gagal diterima di Kanwil Agama Pr......
Penetapan Bakal calon, DPRD Minta Pertimbangan MRP.
Direktur Jenderal (Dirjendepdagri),Progo Nurjaman, mengatakan, berdasarkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) telah diatur masalah pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua dan IJB. Dimana pemilihan dilakukan secara langsung, yang plafonnya diusulkan melalui DPRD oleh parpol dan gabungan parpol.
Penyaringan calon dilakukan DPRD Papua tetapi, sebelum menetapkan pasangan bakal calon DPRD Papua, terl......
Hampir semua mengaku tokoh adat.
Ketua DPRD Drs.Jhon Ibo,MM, mengaku pembahasan menjadi anggota MRP, hinga kini terhambat pada wakil-wakil dari elemen adat yang kemungkinan menjadi hambatan signifikan. Dihadapan waratawan media cetak dan elektronik Rabu (05/01) kemarin Jhon Ibo, mengakui untuk elemen perempuan dan wakil-wakil agama tidak ada masalah yg krusial untuk direkrut sebagai anggota (MRP), kecuali elemen adat. Untuk membahas wakil-wakil dari elemen adat hampir semua orang mengaku tokoh ......
Draft PP Majelis Rakyat Papua (MRP) akhirnya disetujui dan rencananya akan diserahkan oleh Presiden SBY kepada masyarakat Papua, secara langsung dalam kunjungannya di jayapura tanggal 26 Desember 2004 mendatang dalam rangkaian Prayaan Natal bersama dengan masyarakat Papua di Jayapura.
Wakil Gubernur Provinsi Papua, Drh.Constant Karma selesai menerima Tim Komisi I DPR RI, disasana Karya Selasa (21/12) kemarin, mengatakatan secara pasti belum diketahui apakah Draft MRP itu sudah disahkan oleh Pre......
Sekitar tiga puluhan Mahasiswa/Pelajar Kabupaten Jayawijaya melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Provinsi Papua, meminta agar pemeriksaan KPK dan Bawasda terhadap dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Jayawijaya dilakukan secara transparan terhadap rakyat tentang hasil penyelidikan tersebut.
Mahasiswa yang dipimpin Melkias Gombo, mempertanyakan kemana dana otonomi khusus dibuat Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, sebab saat ini kondisi ekonomi di jayawijaya sangat memprihatikan dan semakin ......
Otonomi khusus merupakan pilar penyelesaian masalah ketidak adilan, pelanggaran HAM, masalah ketertinggalan yang selama ini terjadi di Papua. Namun demikian pelaksanaan undang-undang Otsus itu belum berjalan baik selama tiga tahun, karena ketidak konsistenan pemerintah pusat, sebab ada ketakutan pemrintah pusat yang menganggap otsus merupakan jembatan untuk papua merdeka. Pada hal otsus itu sendiri merupakan amanat dari TAP MPR. Hal itu dikatakan Pengamat Politik Nasional J.Kristiadi kepada wart......
Mengacu pada KEPMENDAGRI Nomor 29 tahun 2002 walaupun masih membutuhkan pemahaman bersama aparat keuangan sebagai pihak yang memiliki peran teknis dalam pengelolaan keuangan daerah, maka diharapkan forum Bimbingan Teknis ini, dapat menciptakan suatu koordinasi yang baik antara pengelola keuangan di instansi masing-masing dengan Biro Keuangan sehinga dapat mewujudkan hubungan yang sinerjik serta terarah, demikian Sekertaris Daerah Provinsi Papua Drs. Andi Baso Bassaleng di Sasana Krida Dok II Jay......
Penerimaan CPNS tahun 2004 akan dilakukan secara murni tanpa ada KKN, karena praktek yang selama ini terjadi di Indonesia sudah sangat merusak citra bangsa indonesia. Bagi siapa yang menjadi calo supaya lebih cepat meninggalkan pekerjaannya dari pada harus diperhadapkan dengan tindakan hukuman.
Penerimaan CPNS ini adalah murni, tidak ada KKN, kalau dengan cara-cara itu, penerimaan CPNS terjadi kekacauan, bagi saya tidak masuk akal, ujar Menpan Taufiq Effendi pada saat memberikan arahan pada Rak......
Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan Penyempurnaan di segala bidang dalam rangka memperkokoh landasan yang kuat dalam rangka otonomi khusus, demikian Sekertaris Wilayah Daerah Drs. Andi Basso Basaleng ketika mewakili gubernur pada penutupan Rakornis Forkompanda kamis (09/12) di gedung sasana krida kantor guberur dok II jayapura. Forkompanda merupakan sarana dan wadah untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi antar instansi dan aparatur vertikal, dengan instansi aparatur daerah baik provi......
Ibrahim Agustinus Medah yang baru terpilih menjadi Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Kupang, Selasa, terpilih menjadi Ketua DPD I Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT).
Medah yang juga Bupati Kupang ini berhasil meraih 12 dari 19 suara, sedang saingannya Fransiskus Xaverius Skera hanya mengantongi tujuh suara pada pemilihan yang disaksikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ir Akbar Tandjung.
Sesuai tata tertib organisasi, Medah akan melepas jabatan sebagai Ketua DPD II Parta......
Duta besar RI untuk PNG yang juga sesepuh Kabupaten Teluk Wondama Drs. John R.Djopari MA, mengatakan bahwa Propinsi Irian Jaya Barat, yang baru di mekarkan oleh pemerintah Pusat yang mencakup beberapa kabupaten di tanah papua ini, akan tetap ada dan berdiri kokoh untuk selamanya.
Hal itu dikatakannya disela-sela acara ramah tamah antara masyarakat teluk wondama dan pemerintah kabupaten wondama beberapa waktu lalu di sekertariatTSTC, Taman Ria Manokwari.
Djopari menjelaskan, seharusnya untuk Pa......
Ketua DPR HR Agung Laksono menegaskan bahwa DPR mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera membentuk peraturan pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut guna melengkapi Undang-undang tentang pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Kalau peraturan pemilihan kepala daerah tidak dilengkapi peraturan pemerintah atau semacam itu, dikhawatirkan bisa menimbulkan dispute di lapangan, bahkan menimbulkan korban jiwa dan material," kata Agung Laksono di Jakarta, kemarin.
Namun demikian, lanjut dia, ......

instansi