Didampingi oleh Wapres Boediono, Presiden menyerahkan DIPA kepada para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah sebagai kuasa anggaran, dan 33 gubernur sebagai pengelola keuangan daerah serta kepada Menkeu selaku bendahara umum negara.

Dalam sambutannya Presiden mengharapkan adanya peningkatan sinergi  pusat dan daerah dalam pelaksanaan anggaran serta dilakukan dengan lebih transparan, akuntable dan orientasi pada hasil lebih baik, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa DIPA 2010 yang diserahkan terdiri dari DIPA sektoral untuk instansi pusat-daerah kementerian negara dan lembaga di daerah sebanyak 13.770 DIPA dengan nilai Rp295,06 triliun. DIPA sektoral ini termasuk untuk 54 DIPA Badan Layanan Umum (BLU) dengan nilai Rp11,58 triliun dan diperuntukkan bagi kementerian negara dan lembaga pelayanan masyarakat seperti rumah sakit, perguruan tinggi, Balai Latihan Kerja serta badan bergulir yang menangani usaha mikro dan menengah. DIPA dekonsentrasi untuk provinsi 2066 DIPA dengan nilai Rp26,86 triliun.

Kementerian negara yang memperoleh DIPA terbesar adalah Depdiknas 99 DIPA dengan nilai Rp24,45 triliun, Deptan 248 DIPA dengan Rp927,25 miliar dan Depdagri 239 DIPA dengan nilai Rp957 miliar, Depkes 190 DIPA dengan nilai Rp701,22 miliar.Selain itu juga diberikan DIPA tugas perbantuan untuk provinsi, kabupaten, kota sebanyak 2.859 DIPA dengan nilai Rp6,81 triliun.

Kementerian negara yang mendapat DIPA ini adalah Departemen Pertanian 1390 DIPA senilai Rp1,99 triliun, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 581 DIPA Rp1,23 triliun, Departemen Pekerjaan Umum dengan 177 DIPA senilai Rp1,21 triliun dan Departemen Kelautan dan Perikanan dengan 324 DIPA senilai Rp551,9 miliar. Sementara DIPA untuk urusan bersama guna pelaksanaan PNPM Mandiri  sebanyak 642 DIPA dengan nilai Rp9,42 triliun.

Sementara untuk DIPA dana transfer ke daerah untuk Dana Alokasi Umum (DAU) untuk 33 provinsi dan 490 kabupaten/kota berjumlah Rp203,5 triliun dan DIPA Otonomi Khusus untuk Aceh, Papua dan Papua Barat sebesar Rp10,41 triliun serta DIPA untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp21,1 triliun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010 kepada Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri di Istana Negara, Selasa (5/1). Kepolisian Negara RI dan Departemen Agama adalah Lembaga yang realisasi anggarannya pada tahun 2009 paling besar.

Menkeu dalam kesempatan itu juga mengumumkan kementerian dan lembaga pemerintah dengan laporan keuangan 2008 terbaik yang diraih oleh Departemen Perindustrian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara untuk pagu dan realisasi penyerapan anggaran 2009 yang tertinggi diraih Kepolisian RI dan Departemen Agama. Menkeu juga menyebutkan bahwa pengguna pagu anggaran 2010 terbesar diterima oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Pertahanan.

Menurut Menkeu, pihaknya akan terus membantu dan mendorong pelaksanaan program-program pemerintah dalam DIPA agar tepat waktu, tepat kualitas dan akuntable, sehingga tujuan pembangunan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dapat tercapai dengan baik.

Kinerja Perekonomian 2009 Membaik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan perekonomian nasional selama 2009 berjalan cukup baik di tengah tantangan dan imbas krisis ekonomi global yang terjadi.

“Alhamdulillah dengan kerja keras dan berbagai upaya yang telah ditempuh, kita dapat mempertahankan kinerja perekonomian tahun 2009, jauh lebih baik dibandingkan dengan kinerja di banyak negara di dunia,” kata Presiden saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)B 2010 di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Presiden menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2009, diperkirakan berada di atas 4 persen, atau di peringkat ketiga tertinggi di negara kelompok G-20.

Sementara laju inflasi hanya 2,78 persen atau angka terendah dalam 10 tahun terakhir, sedangkan nilai tukar rupiah ditutup pada tingkat Rp9.400 an per-dolar AS atau terjadi apresiasi atau penguatan sebesar 15 persen. Di sisi lain, cadangan devisa telah terakumulasi di atas 65 miliar dolar AS, tingkat tertinggi yang pernah dicapai Indonesia.

Presiden menjelaskan, kinerja APBN Perubahan tahun 2009 juga mencatat prestasi yang luar biasa dengan defisit diturunkan menjadi sekitar Rp87 triliun atau 1,6 persen dari PDB, jauh lebih rendah dari sasaran awal Rp130 triliun atau 2,4 persen dari PDB.

“Pencapaian ini juga jauh lebih baik dari pada kinerja di banyak negara dunia yang mengalami dampak krisis. Di banyak negara telah terjadi pembengkakan defisit anggaran mencapai 5 hingga 10 persen dari PDB dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang negatif,” katanya.

Sementara Pendapatan Negara dalam tahun 2009 mencapai Rp867 triliun atau hanya 0,5 persen lebih rendah dari sasaran. Dengan realisasi penerimaan perpajakan 1,7 persen lebih rendah dari sasaran, namun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), termasuk PNBP kontribusi dari berbagai kementrian negara/lembaga mencapai Rp225 triliun atau 3 persen di atas sasaran.

Sementara itu, realisasi belanja negara dalam tahun 2009 mencapai Rp954 triliun, atau 4,7 persen lebih rendah dari rencana.

Hal ini, katanya, dicapai dengan pengelolaan utang yang lebih baik dan dengan tingkat kepercayaan ekonomi yang makin tinggi akibat kebijakan penanganan krisis yang tepat dan cepat, di tahun 2009 kita dapat menghemat pembayaran bunga utang lebih dari Rp15 triliun. Selain itu, tingkat pencapaian belanja kementrian negara/lembaga, termasuk belanja stimulus fiskal mencapai sekitar 96 persen, persentase tertinggi yang pernah dicapai. ”Penyerapan Belanja stimulus fiskal juga menggembirakan dengan  pencapaian sekitar 94 persen dari sasaran,” katanya.

Sejumlah kementerian lembaga yang berhasil melakukan penyerapan anggaran terbaik adalah Departemen PU, pencapaian 78 persen, Departemen Pendidikan 93 persen, Departemen Pertahanan 100 persen, Departemen Agama 92 persen, dan Kepolisian Negara RI dengan pencapaian hampir 100 persen.

Dengan kemampuan anggaran untuk membiayai defisit dan pengelolaan Surat Berharga Negara yang jauh lebih baik, di akhir tahun 2009 kita mampu menghasilkan surplus anggaran (SILPA) sebesar Rp38 triliun.

SILPA tahun 2009, kata Presiden, terjadi dengan perbaikan penyerapan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga.

“Dengan demikian, fungsi APBN untuk melakukan stimulasi ekonomi tetap dapat berjalan di satu sisi, sedangkan penerimaan tetap dapat diamankan di sisi lain,” katanya.

Untuk 2010, pemerintah membuat tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, yaitu “Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat.”

Seluruh dana belanja dalam APBN 2010, kata Presiden, direncanakan berjumlah Rp1.047,7 triliun atau 17,5 persen terhadap PDB. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp93,7 triliun atau sekitar 9,8 persen dari realisasi anggaran belanja pada APBN-P tahun 2009 sebesar Rp954 triliun.

Dalam APBN tahun 2010, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat direncanakan mencapai Rp725,2 triliun atau 12,1 persen dari PDB. Jumlah ini, berarti mengalami peningkatan sebesar Rp79,8 triliun atau naik 12,4 persen bila dibandingkan dengan realisasinya dalam APBN-P tahun 2009 sebesar Rp645,4 triliun.  “Belanja APBN yang makin besar tersebut harus dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat,” katanya.Hadir dalam acara itu, semua menteri negera dan kepala lembaga pemerintahan dan Polri serta 33 Gubernur Provinsi.

Prihatin Penyimpangan APBN Di Daerah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keprihatinannya karena masih terjadi kasus-kasus penyimpangan penggunaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) terutama di tingkat daerah.

“Terus terang, saya masih merasa prihatin bahwa hingga hari ini masih ada kasus-kasus penyimpangan penggunaan APBN terutama di tingkat daerah,” ujar Presiden ketika berpidato dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010 kepada kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Mengingat dana APBN yang besar mengalir ke daerah, maka Kepala Negara meminta kepada pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran tersebut secara patut dan tepat.  Ia meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memastikan tidak adanya pemborosan, penyimpangan, dan penyalahgunaan.

“Saya yakin saudara semua setuju bahwa penegakan hukum dan pemberantasan hukum, serta pemberantasan korupsi adalah komitmen kita semua. Mari kita pastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dapat kita pertanggungjawabkan penggunaannya,” kata Presiden.

Pada 2010, anggaran yang ditransfer dari pusat ke daerah dalam bentuk dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian bertambah besar.

Total dana perimbangan mencapai Rp306 triliun, sementara dana otonomi khusus dan penyesuaian sebesar Rp16,4 triliun. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil sebesar Rp81,4 triliun, dana alokasi umum sebesar Rp203,5 triliun, dan dana alokasi khusus sebesar Rp21,1 triliun.

Presiden dalam pidatonya juga kembali menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah sebagai penyelenggara pemerintahan secara umum, maupun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara.

“Untuk itu,  saya mengajak para pimpinan lembaga negara, para menteri, serta para gubernur untuk meningkatkan pengelolaan anggaran negara dengan lebih transparan, akuntabel, berorientasi pada hasil,” ujarnya.

Melalui penyerahan DIPA tahun anggaran 2010, Presiden berharap rakyat dapat mengetahui secara terbuka bahwa anggaran dan program-program pembangunan tahun 2010 telah siap untuk dilaksanakan. Presiden meminta semua jajaran pemerintah untuk segera melaksanakan semua program pemerintah dan tidak menunda pelaksanaan anggaran.