Proses Hukum Penyalahgunaan Dana Desa Dipastikan Masih Berjalan

Kepolisian Daerah (Polda) Papua memastikan proses hukum terhadap kepala kampung di Tolikara dan Pegunungan Bintang (Pegubin) masih berjalan sampai dengan saat ini.

Kapolda Papua Irjen Pol Boy Ralfi Amar mengatakan, saat ini tengah dalam rangka penyidikan dan pengumpulan bukti-bukti.

“Yang pasti nanti akan kami sampaikan kalau semua sudah komplit menjadi perkara hukum yang akan disidangkan,” terang dia di Jayapura, Rabu (13/9).

Sebelumnya, pihak kepolisian menduga ada penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Tolikara dan Pegunungan Bintang. Di Kabupaten Tolikara, dana desa diduga dipergunakan untuk membeli 541 motor.

Sementara di Pegunungan Bintang, diduga ada pemotongan Rp 20 juta per kampung.

Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Papua sebelumnya merilis adanya indikasi penyelewengan dana desa 2016 di Kabupaten Pegunungan Bintang, mencapai Rp 3,6 Millyar.

Anggota DPR Papua dari daerah Pegunungan Bintang, Ignasius Mimin berharap Polda Papua segera menangkap pelaku dugaan korupsi maupun penyelewengan dana desa di Kabupaten  Pegunungan Bintang.

“Polisi harus usut hingga tuntas masalah ini dan diungkapkan kepada publik. Supaya pelaku pencuri uang ini dihukum,” harapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Donatus Mote pun merasa prihatin dengan dugaan penyalahgunaan dana desa di dua kabupaten itu.

Menurut dia, dana desa semestinya dikelola oleh masyarakat mulai dari perencanaan, pengimplementasian serta pertanggungjawabannya. “Sebab yang paling memahami kondisi kampung itu, adalah aparatur maupun masyarakatnya sendiri,” kata dia.