Gubernur Minta Freeport Tak Mengelak Soal Pajak Air Permukaan

Langkah PT. Freeport Indonesia yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait kewajiban membayar tunggakan pajak air permukaan kepada Pemprov Papua sekitar Rp5,6 triliun (2011-2017) ditanggapi Gubernur Papua Lukas Enembe.

Menurut dia, sudah tak sepantasnya bagi Freeport untuk mengelak dengan melakukan PK. Sebab keputusan pengadilan pajak pun sudah mendapat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Freeport sudah tidak memiliki celah untuk mengelak. Karena itu, saya minta segera lah untuk membayar pajak itu. Jangan menunda-nunda lagi, karena anggarannya bisa dipakai untuk menunjang proses pembangunan diatas tanah ini,” harap Lukas, dalam keterangannya kepada pers, kemarin.

Dia katakan, jalan untuk negoisasi dengan PT. Freeport mengenai nilai pembayaran pajak air permukaan sudah final sejak turun putusan Pengadilan Pajak Jakarta 17 Januari 2017 silam. Dengan demikian, Freeport diminta membayar pajak sesuai keputusan pengadilan pajak, tidak dengan nilai yang lain.

“Menurut Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011, tarif pajak atas air permukaan yang harus ditanggung Freeport adalah Rp120 per meter kubik per detik. Itu keputusan pengadilan dan jelas kami Pemprov Papua tidak terima jika mereka mau bayar dengan pajak sebesar Rp10 per meter kubik,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengingatkan PT. Freeport Indonesia untuk segera menyelesaikan tunggakan pajak air permukaan kepada pemerintah provinsi, yang mencapai Rp5,6 triliun (periode 2011-2017).

Mantan Bupati Mimika menilai, putusan tertinggi sudah turun sehingga tak ada alasan bagi PT. Freeport Indonesia untuk menunda-nunda pembayaran.

“Suruh (Freeport) dia setor (tunggakan pajaknya). Saya bilang ini yang terakhir, sebab kalau tidak setor maka kita minta ditutup saja,” tegas Klemen Tinal.

Ia berharap Freeport sebagai perusahan yang melaksanakan aktivitas pertambangan di Papua, bersikap profesional, patuh pada aturan perundang-undangan serta taat dengan hukum yang berlaku diatas negeri ini.

Apalagi sepengetahuannya, para petinggi Freeport yang berasal dari luar negeri sangat taat pada aturan. Sehingga pihaknya merasa heran dan mengkritisi sikap para petinggi Freeport yang merupakan orang asli Indonesia, namun belum ada niat mendorong pembayaran tunggakan pajak.

“Jangan hanya ambilnya enaknya, tapi bayar tidak mau. Jangan juga kamu orang Indonesia dikasih jabatan di Freeport bikin diri seperti Bule, itu yang tidak bagus. Orang bule saja mengikuti aturan Indonesia.”

“Tapi sebenarnya Freeport itu baik, namun orang yang kerja di Freeport, mesti yang otaknya beres. Sebab kalau tidak, kita pemerintah akan merekomendasikan supaya mereka diganti saja,” serunya.