Akuntabilitas Kinerja Provinsi Papua 2017 Diganjar Nilai B

Untuk pertama kalinya akuntabilitas kinera Pemerintah Provinsi Papua diganjar nilai B oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Hal demikian sebagaimana penghargaan terhadap hasil laporan akuntabilitas instansi pemerintah provinsi Papua 2017 yang diserahkan pada Selasa (13/2) malam, di Hotel Tentram, Yogjakarta, Menpan RB.

“Ini merupakan satu prestasi bagi Pemprov Papua dimana sejak pemerintahan ini berdiri, baru kali ini mendapatkan predikat B. Sehingga ini menjadi satu kebanggaan karena seluruh instansi bekerja keras dan berkomitmen kuat untuk mewujudkan peningkatan predikat ini,” tutur Asisten bidang Umum Sekda Papua Elia Auri di Jayapura, Rabu (14/2).

Menurut dia, selama ini Pemprov Papua masih berkutat pada penilaian CC, yang berkaca pada penilaian laporan akuntabilitas 2016. Oleh karenanya, dengan hasil itu dia berharap dapat kembali memacu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk terus berkomitmen meningkatkan pelaporan akuntabilitas di masing-masing instansinya.

“Sebab saat ini saya sendiri selalu cek dan memantau hasil pelaporan akuntabilitas di SKPD. Kalau pelaporannya baik, harapannya di 2018 kita bisa mendapat nilai A”.

“Karena intinya indikator (tolak ukur) mendapat penilaian terbaik untuk laporan akuntabilitas itu bisa naik dari CC ke B, lalu B ke A karena semua penyelenggaraan yang ada di SKPD sesuai dengan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) di instansinya,” tutup Elysa.

Sementara Inspektur Provinsi Papua, Anggiat Situmorang hasil ini membuktikan Pemprov Papua terus berbenah dalam perencanaan serta pelaksanaan program kerja serta pelaporan akuntabilitasnya.

Dimana, berdasarkan penilaian Kemenpan, Pemprov Papua dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perekonomian melaksanakan dengan baik dan maksimal.

“Sehingga penghargaan ini membuktikan Pemprov Papua tidak hanya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) , tetapi diikuti dengan bukti lain seperti penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik pula atas predikat B itu,” katanya.

Dengan hasil itu, lanjut dia, diharapkan kedepan Papua akan menghasilkan nilai A. “Sebab kami sudah mendapat petunjuk dari kementerian untuk mempelajari bagaimana teknologi sistem standar akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan”.

“Sehingga saya imbau agar para pejabat Eselon II, III, dan IV serta staf dapat fokus bekerja untuk mencapai nilai A,” pungkasnya.