Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memprioritaskan pembangunan rumah layak huni yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu (miskin) di bumi cenderawasih.

Dia berharap Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Papua dapat terus membangun koordinasi yang aktif dengan seluruh OPD dan pemerintah kabupaten/kota, agar program kerja penyediaan rumah layak huni bagi warga tak mampu, dapat berjalan sesuai harapan.

“Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Papua wajib untuk terus membangun koordinasi yang baik juga dengan seluruh karyawanya. Dengan begitu, kita harap program-program kerja yang ada pada instansi ini bisa terlaksana dengan baik”.

“Sebab instansi ini merupakan salah satu dinas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat,” terang Elysa di Jayapura, kemarin.

Sebagai instansi yang abru terbentuk setahun yang lalu, Elysa menyadari instansi itu membutuhkan kantor permanen agar seluruh tugas dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kendati demikian, Pemprov Papua tengah berupaya untuk mencarikan kantor yang representatif bagi instansi itu, dengan harapan tugas pemerintahan dan pelayanan dapat berjalan sesuai harapan.

“Saya minta seluruh staf dinas perumahan untuk bersabar. Sebab permintaan mengenai kantor baru ini masih dalam tahap pembahasan bersama Sekda Papua. Sehingga untuk sementara dapat berkantor di tempat yang telah disediakan,” kata dia.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Papua, Daud Ngabalin mengaku siap menjalankan seluruh instruksi yang diperintahkan kepadanya.

Menurut dia, saat ini pihaknya siap membantu serta memfasilitasi program rehabilitas 1.500 rumah di Kabupaten Asmat, dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selain rehab 1.500 rumah di Asmat, instansinya pada tahun ini berencana membangun 150 unit rumah di Kabupaten Asmat. Kendati demikian, 50 diantaranya didorong untuk dibangun di Distrik Korowai Batu Danowage.