Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda)
Provinsi Papua memastikan seluruh lahan pembangunan venue Pekan Olahraga
Nasional (PON) XX 2020, sedang dalam proses menuju clean and clear (bebas
sengketa).
Kepala Disorda Papua Yusuf Yambe Yabdi mencontohkan, untuk
masalah mengganjal seperti, sertifikat tanah, saat ini tengah berproses di
Kantor Wilayah Pertanahan Papua, guna mensertifikasi pembayarannya.
“Seperti pembayaran tanah di Doyo, lalu Kampung Harapan,
Kabupaten Jayapura untuk pembangunan Stadion Papua Bangkit”.
“Mengapa ini harus kita selesaikan, sebab standar dari
perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan venue
PON, yakni lahannya harus clear on clear. Artinya harus memiliki sertifikat
bukan hanya surat pelepasan adat,” terang dia di Jayapura, pekan lalu.
Yusuf mengatakan, saat ini lewat Instruksi Presiden (Inpres)
PON Papua nomor 10 Tahun 2017, kini anggaran pembangunan venue PON XX yang
disampaikan ke Presiden Joko Widodo, telah dibantu melalui Kementerian Pemuda
dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Dimana anggaran dari Kementerian PU sebesar Rp1.2 triliun.
Sementara Kemenpora baru menyurat untuk meminta semua dokumen perencanaan,
terkait peralatan dan arena pertandingan PON.
“Nah untuk Kementerian PU akan membiayai pembangunan istora
untuk senam, aquatik (renang, loncat indah, polo air dan perairan terbuka),
hoki dan kriket. Sebelumnya juga ada velodrome tapi ditiadakan karena
keterbatasan anggaran. Namun apa pun bantuan dari pusat kita menyambut baik,”
terang dia.
Dia menambahkan, beberapa waktu lalu Dinas Olahraga Papua
sudah melakukan rapat bersama 42 kementerian/lembaga, Mabes TNI dan Polri, guna
membahas dukungan terhadap PON Papua.
Dalam rapat itu pula, pihak TNI telah menyatakan dukungan dari
semua aspek baik pengamanan, dapur lapangan dan kapal untuk akomodasi.
Sementara Polri sudah meminta untuk menyerahkan peta penyebaran venue, untuk
keperluan penyusunan pengamanan PON.
“Bahkan dari Basarnas juga menyatakan siap mendukung PON Papua
dengan menyiapkan dua helikopter, terutama dalam mengantisipasi masalah-masalah
sosial. Begitu juga dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan yang
juga telah siap, kini tinggal menunggu penyampaian data kebutuhan kendaraan,”
pungkasnya.