Pemprov Dorong Keterwakilan Kaum Perempuan di Lembaga Legislatif

Pemerintah Provinsi Papua mendorong keterwakilan kaum perempuan di bumi cenderawasih untuk dapat duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada pemilu legislatif yang akan diselenggarakan pada 2019 mendatang.

Hal ini disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa pada penguatan kapasitas bagi perempuan potensial bakal calon anggota legislatif, kerja sama Pemprov Papua dengan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Rabu (11/7), di Jayapura.

Menurut Doren kedudukan kaum perempuan sama dengan laki-laki. Oleh karenanya,  dia berharap agar kaum perempuan yang selama ini dipandang “sebelah mata” dan kurang diperhitungkan, wajib membuktikan diri dalam pemilihan umum legislatif tahun depan.

“Setidaknya mampu mengisi kuota 25 persen bagi kaum perempuan di kursi DPR Papua maupun DPRD seluruh Kabupaten/Kota. Sebab sebelumnya keterwakilan perempuan sangat minim, sehingga memang perlu kerja keras,” harap dia.

Dikatakan, rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, cukup berdampak pada persentase kepemimpinan saat ini. Dimana dari pengatamannya, masih sedikit kaum perempuan yang duduk pada posisi dan jabatan strategis di lingkungan pemerintahan.

Padahal, kaum perempuan Papua punya hak dan potensi untuk berbicara tentang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pendidikan serta kesehatan dan masalah sosial lainnya yang terjadi di atas tanah ini.

Oleh karenanya, dia berharap melalui pelatihan penguatan kapasitas tersebut, seluruh kaum perempuan yang mengikuti kegiatan penguatan kapasitas, mampu menyerap seluruh ilmu yang diberikan guna memenuhi kuota 30 persen secara nasional, khusus di Papua.

“Supaya juga pada Pileg nanti ada nanti keterwakilan perempuan dan tidak didominasi oleh kaum laki-laki,” terang dia.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua Annike Rawar berharap melalui kegiatan ini, mampu dihasilkan lebih banyak kaum perempuan yang terjun dalam bidang politik.

“Supaya nantinya mereka nantinya bisa mengawasi kinerja pemerintah sekaligus memperjuangkan upaya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia serta mengakhiri kesenjangan ekonomi,” tutupnya.