Pemprov Terus Perjuangkan Nasib Honorer KII

Pemerintah Provinsi Papua memastikan sampai saat ini masih terus berjuang mendorong pengangkatan tenaga honorer KII di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI.

Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua, Elysa Auri menyikapi aksi unjuk rasa sejumlah tenaga Honorer KII, di Halaman Kantor Gubernur, kemarin, yang meminta Gubernur Lukas Enembe memperjuangkan nasib mereka.

 “Yang pasti kita terus memperjuangkan. Komunikasi terus dibangun sehingga kita harap seluruh Honorer KII ini bisa bersabar, sebab tenaga honor KII ini selalu mendapat perhatian dari Gubernur,” terang dia di Jayapura, Kamis (13/9).

Dijelaskan Elysa, para tenaga honorer KII yang berunjuk rasa itu sebenarnya sudah ditemui oleh diriya, sehingga aspirasi mereka pun telah disampaikan kepada kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua.

Sementara terkait keinginan tenaga Honorer KII untuk mengikuti tes online rekriutmen CPNS 2018, lanjut dia, hal itu ada mekanisme dan aturan yang berlaku. Dimana untuk dapat ikut tes, persyaratan minimal berumur di bawah 35 tahun.

“Sehingga kalau umurnya sudah lewat diatas 35 tahun, maka yang bersangkutan sudah tidak bisa ikut tes umum.”

“Tapi kita sudah kembalikan semua ini kepada BKD Provinsi Papua dan tentunya kita  berharap hal ini dapat dijelaskan kepada para tenaga Honorer KII secara umum, sehingga tak menjadi hal yang memicu perdebatan di masa mendatang,” terang dia.

Pada kesempatan itu, dia berharap seluruh SKPD agar tak lagi merekrut tanaga honorer di seluruh instansi.

Sekda Papua Hery Dosinaen belum lama ini menerbitkan larangan bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tak lagi merekrut tenaga honor, supaya tak menjadi beban pemerintah provinsi dalam hal penganggaran.

Dirinya kembali mengingatkan seluruh SKPD di lingkungan pemerintah provinsi agar dapat menghormati dan menghargai keputusan tersebut.

Pihaknya pun dalam waktu dekat akan bertemu dan melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD, supaya hal itu tak lagi terjadi di masa mendatang.