Plh Gubernur : Pemprov Papua All Out Dukung Tiga DOB

JAYAPURA - Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun memastikan pemerintahannya telah mengerahkan segalanya dan totalitas mendukung penyelenggaraan pemerintahan di tiga daerah otonom baru (DOB).

Tiga DOB dimaksud, yakni Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Selain telah melakukan pengalihan ASN serta tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pemprov Papua juga telah merealisasikan bantuan keuangan untuk tiga DOB pada 2022 lalu, guna mendukung tahap awal  penyelenggaraan pemerintahan.

"Tak sampai disitu, ada pula penyerahan aset secara bertahap dimulai dengan penyerahan unit pelaksana teknis (UPT) Samsat dan sejenisnya."

"Disamping itu juga menyampaikan penguasaan kepemilikan Shham Pemerintah Provinsi Papua pada beberapa BUMD yang ada dan sedang berjalan serta kepemilikan aset tetap Pemerintah Provinsi Papua dalam bentuk hotel yang berada di wilayah DOB," terang Plh Gubernur Ridwan, pada Rapat Koordinasi Penyelenggan Pemerintahan Empat Daerah Otonom di wilayah Papua, di Hotel Borobudur, Jakata, Selasa (30/5/2023).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan dihadiri Penjabat Gubernur tiga DOB serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membidangi pengawasan, penganggaran, keuangan, kebencanaan, komunikasi dan informatika serta hukum/organisasi

Sementara bagian yang tak kalah penting, kata Ridwan, terkait keberlanjutan program prioritas Strategis bersama (PPSB) dimana salah satu diantaranya, pemberian beasiswa otonomi khusus. Dengan terlebih dahulu Pemerintah Provinsi Papua selaku provinsi induk menyelesaikan tanggung jawab membayar beasiswa tahun 2022 sebesar Rp122 milyar lebih.

"Namun mulai tahun anggaran 2023, kini menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi di wilayah Tanah Papua," ujar ia.

Disamping beberapa hal mendasar yang telah dilakukan, tambah Ridwan, Pemerintah Provinsi Papua juga memberikan dukungan berupa fasilitasi penyiapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kepada tiga DOB di Papua tahun 2023.

"Kemudian ada pula revisi Perdasi RT/RW sebagai dasar penyusunan RT/RW tiga DOB yang didalamnya ada beberapa dokumen penting, yaitu rekomendasi peta dasar BIG untuk Provinsi Papua dan tiga DOB. Kemudian persetujuan teknis RZWP3K dari Menteri KKP-RI yang langsung bisa digunakan oleh DOB yang memiliki wilayah Perairan dan Kelautan," tandas Plh Gubernur Ridwan. ***

JAYAPURA - The Daily Executive of Papua Governor Muhammad Ridwan Rumasukun ensures that his government has totally supported the implementation of governance in three new autonomous regions.

The Provincial Governments of South Papua, Highland Papua and Central Papua are the three new autonomous regions. In addition to transferring civil servants and government employees with work agreements (PPPK), the Papua Provincial Government has also realized financial assistance for three autonomous regions in 2022, to support the initial stage of governance.

"It didn't stop there, there was also a gradual rollout of assets starting with the handover of the technical implementation unit of Samsat."

"In addition, it also conveys the control of the ownership of the Papua Provincial Government in several existing and ongoing Regional owned enterprises (BUMD) as well as the ownership of a set of assets of the Papua Provincial Government in the form of hotels located in the new autonomous regions," explained Governor Ridwan, at the Coordination Meeting for the Government of the Four Autonomous Regions in the Papua region at Borobudur Hotel, Jakarta, Tuesday (30/5/2023).

The meeting was chaired by Deputy Minister of Home Affairs John Wempi Wetipo and attended by the Acting Governors of three new autonomous regions and the Head of the Regional Apparatus Organization (OPD) in charge of monitoring, budgeting, financial, disaster, communication and informatics as well as the organization.

Meanwhile, the important thing, said Ridwan, is giving Special Autonomy Scholarships related to the sustainability of the joint priority strategy program (PPSB). The Papua Provincial Government as the main province has completed the responsibility of paying the 2022 scholarship of IDR 122 million more.

"However, since 2023, it has become a joint responsibility of the Provincial Government of Papua," he said.

In addition to some basic things that have been done, added Ridwan, the Papua Provincial Government also provides support in the form of facilitation in the preparation of the Regional Government Work Plan (RKPD) for three new autonomous regions in 2023.

"Then there is also the revision of the Regional Regulation for Regional Spatial Plan (RTRW) as the basis for the preparation of Regional Spatial Plan in three new autonomous regions with several important documents, namely the recommendation of the Geospatial Information Agency base map for Papua Province and three new autonomous regions. Then the technical approval of the Zoning Plans for Coastal Areas and Small Islands from the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia can be directly used by autonomous regions with Aquatic and Marine areas," said Governor Ridwan. ***