PMI Papua Diminta Perkuat Kesiapan Relawan dan Tanggap Darurat

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua meminta Palang Merah Indonesia memperkuat kapasitas relawan menghadapi bencana alam dan konflik sosial. Kesiapan tersebut mencakup kemampuan teknis, koordinasi, hingga rencana tanggap darurat yang dapat diterapkan di lapangan.

Arahan itu disampaikan Gubernur Papua Matius Fakhiri melalui sambutan yang dibacakan Penjabat Sekda Papua Christian Sohilait saat membuka Workshop Kemanusiaan di Jayapura, Rabu (26/8/2026). Kegiatan bertema “Markas Tangguh, Relawan Siaga” tersebut diikuti unsur PMI dan mitra kemanusiaan.

Fakhiri mengatakan kondisi geografis dan sosial Papua membutuhkan kesiapan seluruh unsur kemanusiaan. Masyarakat yang terdampak bencana maupun konflik membutuhkan pelayanan yang cepat, aman, tepat, dan manusiawi.

“Dalam situasi bencana alam maupun konflik sosial, masyarakat membutuhkan kehadiran yang cepat, tepat, aman, dan manusiawi,” kata Fakhiri.

Menurutnya, kemampuan relawan tidak cukup hanya menguasai evakuasi dan pertolongan pertama. Relawan juga perlu memahami prinsip Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta prosedur keselamatan dalam menjalankan tugas.

Workshop tersebut membahas Safer Access Framework, manajemen posko, rantai komando, asesmen kebutuhan, logistik, komunikasi, dan pelaporan. Peserta juga mendapatkan materi simulasi taktis serta penyusunan rencana kerja tindak lanjut.

Fakhiri meminta workshop menghasilkan peningkatan kapasitas yang dapat diterapkan ketika terjadi kedaruratan. Pembagian peran pengurus, staf, dan relawan harus jelas agar setiap unsur memahami tugasnya.

“Workshop ini harus menghasilkan kapasitas nyata di lapangan. Mulai dari pembagian peran yang jelas hingga relawan yang siap ditugaskan,” ujarnya.

Ia juga meminta PMI memperkuat koordinasi antara PMI pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota. Koordinasi tersebut perlu didukung rencana kontingensi dan operasi tanggap darurat yang dapat segera dijalankan.

Fakhiri mengatakan kesiapsiagaan PMI membutuhkan dukungan berbagai pihak. Sinergi juga perlu dibangun bersama TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

“Ketika kedaruratan terjadi, kita sudah siap, terlatih, terkoordinasi, dan hadir untuk masyarakat,” katanya. ***

JAYAPURA – The Papua Provincial Government has urged the Indonesian Red Cross to strengthen the capacity of its volunteers in responding to natural disasters and social conflicts. This preparedness includes technical skills, coordination, and emergency response plans that can be implemented in the field.

The directive was delivered by Papua Governor Matius Fakhiri through a speech read by Acting Regional Secretary of Papua Christian Sohilait at the opening of the Humanitarian Workshop in Jayapura on Wednesday (August 26, 2026). The event, themed “Resilient Headquarters, Alert Volunteers,” was attended by PMI representatives and humanitarian partners.

Fakhiri said Papua’s geographical and social conditions require all humanitarian actors to be well prepared. Communities affected by disasters or conflicts need services that are delivered quickly, safely, appropriately, and humanely.

“In situations involving natural disasters or social conflicts, communities need a presence that is quick, appropriate, safe, and humane,” Fakhiri said.

According to him, volunteer capabilities should go beyond evacuation and first-aid skills. Volunteers also need to understand the principles of the International Red Cross and Red Crescent Movement as well as safety procedures when carrying out their duties.

The workshop discussed the Safer Access Framework, emergency post management, the chain of command, needs assessments, logistics, communication, and reporting. Participants also received tactical simulation training and guidance on developing follow-up work plans.

Fakhiri said the workshop should result in practical capacity improvements that can be applied during emergencies. The division of responsibilities among board members, staff, and volunteers must be clear so that every element understands their respective duties.

“This workshop must produce tangible capacity in the field, from clear division of responsibilities to volunteers who are ready to be deployed,” he said.

He also called on the Indonesian Red Cross to strengthen coordination between the National Indonesian Red Cross, provincial Indonesian Red Cross, and Indonesian Red Cross branches at the regency and city levels. Such coordination needs to be supported by contingency plans and emergency response operations that can be implemented immediately.

Fakhiri said Indonesian Red Cross preparedness requires support from various stakeholders. Synergy should also be built with the Indonesian National Armed Forces and Police, business sector, academics, healthcare workers, and the community.

“When an emergency occurs, we must already be ready, trained, coordinated, and present for the community,” he said. ***