Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Dua spesies bunga Anggrek baru yang ditemukan oleh Profesor Edwar dari Leiden University di Papua, rencananya akan diberi nama Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe.
Gubernur Papua Lukas Enembe enggan disalahkan dengan tingkat daya serap yang rendah, jelang tutup tahun anggaran 2018 ini.
Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota masih menunggu undangan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait, perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.
Pemerintah Provinsi Papua memastikan penyerahan bantuan Rp4,2 miliar kepada korban gempa Palu, Sulawesi Tengah, akan diserahkan pada pekan depan.
Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi kehadiran Rumah Sakit (RS) Provita Jayapura, yang dipercaya mampu menjadi salah satu insititusi perawatan kesehatan profesional di bumi cenderawasih.
Dinas Kehutanan Provinsi Papua disarankan membuat satu regulasi yang benar-benar mampu melindungi hutan bumi cenderawasih. Hal demikian menurut Sekda Papua Hery Dosinaen, agar kekayaan alam yang ada didalam hutan, tak di “porak-porandakan” untuk kepentingan satu pihak tertentu.
Pemerintah Daerah diminta bisa mensinergikan penanganan ancaman non militer di daerahnya, agar dapat diantisipasi dan dikelola sedini mungkin. Supaya ancaman tersebut tidak berkembang menjadi lebih luas.
Majelis Rakyat Papua (MRP) menyebut usulan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Saireri, merupakan kepentingan elit politik tertentu, sebab belum mendapat persetujuan rakyat.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri mengimbau masyarakat Skouw, Kota Jayapura, agar dapat ikut menangkal peredaran Narkoba di wilayah perbatasan.
Gubernur Papua Lukas Enembe menginsyaratkan bakal merampingkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi hanya 30 instansi dari 53 yang ada.
Strategi pertahanan dan kedaulatan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus menjadi agenda pembangunan daerah yang tertuang dalam konsumen rencana pembangunan daerah, ketahanan nasional tentu sangat mempengaruhi keamanan daerah dan juga sebaliknya.
Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri, Suzana Wanggai mengakui, pihaknya melakukan pengawasan terhadap adanya jalan tikus di sepanjang jalur perbatasan RI-PNG.

instansi