Gubernur Luncurkan Program Mudik GratisPemerintah Provinsi Papua, melalui Gubernur Papua, Matius D Fakhiri meluncurkan Program Tiket Kapal dan Bus Gratis Natal dan Tahun Baru untuk masyarakat Papua, di kantor gubernur, Senin (8/12).
Mulai tahun depan guru tidak perlu galau lagi menunggu pembayaran hak-haknya. Paasalnya Pemerintah Provinsi Papua akan mendorong anggaran pembayaran hak guru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua pada 2019.
Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan perusahaan pengadaan barang dan jasa e-katalog yang selama ini melakukan pengadaan barang dan jasa di Bumi Cenderawasih membuka kantor cabang di Papua.
Pemprov Papua mengirimkan sebanyak 14 orang relawan dan tim medis dalam membantu warga yang terkena musibah gempa bumi dan tsunami di Donggala, Sigi dan Palu, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.
Sekretaris Daerah bersama kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten/kota se Provinsi Papua akan menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Staf Ahli (Sahli) Kepala Dearah se – Indonesia, di Jayapura, menghasilkan empat isu yang didorong untuk diterbitkan sebuah regulasi atau Permendagri.
Menindaklanjuti pertemuan para kepala daerah se Provinsi Papua dengan Presiden Joko Widodo pekan lalu, terkait tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Gubernur Papua, Lukas Enembe bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin, di kantor kementerian tersebut, Selasa (9/10) pagi.
Pemerintah Provinsi Papua mengimbau masyarakat untuk dapat menghindari potensi konflik yang mengancam sejumlah daerah di bumi cenderawasih. Hal demikian sebagaimana konflik yang terjadi di sejumlah kabupaten, di Provinsi Papua baru-baru ini, diantaranya Yahukimo dan Pegunugan Bintang.
Pemerintah Provinsi Papua kembali mendorong Rancangan Undang Undang (RUU) Otsus Plus ke DPR RI, untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Presiden Joko Widodo merestui usulan Pemerintah Provinsi Papua agar perekrutan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), menjadi kewenangan kepala daerah di bumi cenderawasih serta diprioritaskan kepada putra dan putri asli daerah ini.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diminta untuk memperhatikan rambu-rambu Hak Asasi Manusia (HAM), dalam menjalankan tugas sebagai bagian dari aparat pemerintah daerah.