Pemprov Papua Perkuat Akuntabilitas, LKPD 2025 Diserahkan ke BPKPemerintah Provinsi Papua terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua. Laporan tersebut diserahkan dalam kondisi unaudited sebagai bagian dari proses pemeriksaan lanjutan.
Monumen Kapsul Waktu yang ada di Kota Rusa, Kabupaten Merauke, Papua yang menyimpan Impian Indonesia tahun 2015-2085 diresmikan Presiden RI, Ir. Joko Widodo, Jumat (16/11/2018) siang.
Pemerintah Provinsi Papua berencana akan melakukan revisi terhadap Perdasus Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Provinsi Papua.
Sepuluh persen saham PT Freeport Indonesia untuk Papua dibagi empat penerima yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, pemerintah kabupaten dan kota se Papua dan masyarakat Adat pemilik hak ulayat.
Untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran sekaligus pengguna barang, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Keuangan memberikan sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah bagi jajaran SKPD di lingkungan Pemprov Papua.
Gubernur Papua Lukas Enembe menyambut baik gerak cepat pemerintah pusat yang mendorong pembelian saham PT. Freeport Indonesia (PTFI), agar dapat rampung paling lambat akhir tahun ini.
Pembangunan sektor industri di Provinsi Papua dinilai masih sangat rendah, sementara sektor industri pengolahan merupakan penggerak utama atau lokomotif dalam memajukan perekonomian di Bumi Cenderawasih.
Pemerintah Provinsi Papua meminta kepastian waktu terkait perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 di bumi cenderawasih, yang sampai saat ini belum mendapat mendapat “aba-aba” dari Pemerintah Pusat.
Real Estate Indonesia (REI) wilayah Papua menyatakan kesiapannya mendukung pembangunan rumah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh bumi cenderawasih.