Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE, MM M Ridwan Rumasukun 2023-09-09 at 11.59.24.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

     Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua berencana menerapkan program Pelayanan Administrasi Terpadu di  Kecamatan/Distrik  (Patek) pada tahun 2013 mendatang.Menurut Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua, PetrusKorwa, dengan adanya sistem Patek ini maka masyarakat yang datang untuk mengurus surat-surat seperti akte kelahiran, KTP, maupun surat kependudukan lainnya, bakal tidak lagi banyak menunggu
     Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan SetdaProvinsi Papua, Drs Elia Loupatty M.Si menegaskan dari sebanyak2000-an lebih koperasi yang beroperasi di Papua, hanya sebanyak 58persen yang dinilai aktif menjalankan rutinitas. Hal demikian sebagaimana dikatakan Elia Loupatty saat diwawancara wartawan, dalam satu kesempatan, baru-baru ini.     Menurut dia, untuk menyikapi hal tersebut Pemerintah Provinsi melakukan upaya-upaya dengan mendorong kapasi
     Pemerintah Provinsi Papua mengumumkan sejumlah jabatan Camat atau Kepala Distrik di wilayah Kabupaten, ternyata ada yang dijabat oleh seorang yang hanya mengantongi ijasah Sekolah Dasar (SD), bahkan SD persamaan. Tidak disebutkan berapa banyak jabatan Kepala Distrik di Papua yang hanya bermodalkan ijasah SD namun hal tersebut lebih disebabkan oleh karena penunjukannya yang merupakan kewenangan penuh Pemerintah Kabupaten dan sama sekali tak dapat diintervensi oleh pemerin
     Pemerintah Provinsi Papua mengakui tak mudah untuk menyelesaikan masalah batas wilayah yang terjadi antara satu kabupaten dengan kabupaten lain, karena kompleksnya argumen atau pernyataan yang muncul dari masing-masing pihak.Akibatnya, sejumlah masalah batas wilayah yang mengapung ke permukaan seperti kasus daerah Suru-Suru yang diperebutkan Kabupaten Yahukimo dengan Asmat, serta  kabupaten lainnya di Papua masih belum mendapat penyelesaian atau seperti “jalan dit
     Pemerintah Provinsi Papua menghimbau seluruh masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik saat perhelatan Raimuna digelar pada bulan Oktober 2012 mendatang, di Bumi Perkemahan (Buper) Waena Jayapura. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua, Drs. Elia Loupatty,MM menegaskan, pihak pemerintah provinsi sampai dengan saat ini tengah bekerja keras guna menyiapkan seluruh fasilitas pendukung terkait pelaksanaan Raimuna.Pihaknya juga berharap upaya
Berpotensi Cetak Dokumen Rahasia Negara, PRP Siap Go Nasional     Setelah resmi beroperasi beberapa waktu lalu, Percetakan Rakyat Papua kini mulai mengembangkan sayap dengan mulai merengkuh pangsa pasar wilayah Indonesia Timur. Perusahaan ini, bahkan tengah menjajaki potensi untuk menjadi salah satu perusahaan percetakaan milik daerah yang bakal mencetak dokumen rahasia negara (security printing). Sejumlah dokumen rahasia negara itu antara lain seperti, STNK, Ijasah, sertifik
     Penjabat Gubernur Provinsi Papua, DR. Syamsul Arief Rivai,MS menegaskan menurunnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air menyebabkan terjadinya berbagai pertikaian maupun permasalahan sosial masyarakat sehingga kerap menciptakan instabilitas politik  dan keamanan di daerah. Hal demikian tak  dapat dipungkiri  bahwa  roda  perekonomian  masyarakat  dipengaruhi  oleh Menurunnya Rasa Kebangsaan, Ciptakan  Instabilitas  Politik
     Penjabat Gubernur Provinsi Papua, DR. Syamsul Arief Rivai,MS  pada hari Jumat (7/9) besok, bakal melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Yapen, Tonny Tesar dan Frans Sanadi dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertempat di Kantor DPRD Kota Serui. Hal demikian sebagaimana diungkapkan Asisten I Bidang Pemerintahan Umum,  Drs. Elieser Renmaur saat ditemui wartawan usai menghadiri satu acara, Rabu (5/9), di Kantor Dewan Perwak
       Pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua pada hakekatnya menegaskan agar Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dapat menetapkan kebijakan dibidang kepegawaian sesuai dengan kebutuhan dan analisis kebutuhan pegawai. Kebijakan kepegawaian tersebut, semestinya ditetapkan melalui satu Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tentang kebijakan kepegawaian.       Menurut Plt. Gubernur Provi
     Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Ir. Djarot Soetanto,MM mengatakan lemahnya sumber daya manusia (SDM) di Papua menjadi salah satu faktor yang memberi pengaruh terhadap hasil pendataan maupun pencacahan penduduk dibumi cenderawasih.     Selain sumber daya manusia yang sedikit lebih rendah dibanding daerah lain di Indonesia, masalah penting lain yang menjadi hambatan dalam pencacahan penduduk adalah faktor geografis dan topografi Papua
    Sebagai satu bentuk ungkapan khusus serta silaturrahmi pada pasca hari raya umat islam yang telah membudaya di beberapa negaraspeperti di Asia Tenggara khususnya Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua akan menggelar acara Halal bi Halal yang bertempat di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, pada Kamis (6/8). Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, Anni Rumbiak, kegiatan ini akan dihadiri sebanyak 2750 orang yang terdiri dari para pegawai negeri sipil (PN
         Penjabat Gubernur Provinsi Papua, DR. Syamsul Arief Rivai,MS mengingatkan para pegawai negeri sipil (PNS) untuk tetap berpegang teguh pada sumpah serta kode etik dan disiplin pegawai. Hal ini penting, agar PNS tidak terlibat dan terjebak dalam praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).       Masih menurut Syamsul Rivai, dengan adanya ikatan itu maka para PNS diimbau untuk mengikuti seluruh aturan yang telah

instansi