Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengaku wacana penerapan full day scholl tak cocok untuk diimplementasikan di Papua, karena pertimbangan kondisi keamanan dan letak geografis yang kurang memungkinkan. Hal demikian dikatakan Sekda Hery, saat dimintai tanggapan, Senin (15/8), di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura. “Yang jelas di Papua untuk full day school atau sekolah seharian penuh, sangat tidak sesuai untuk diterapkan. Pertimbangannya karena masalah keamana
Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua terus melakukan pemantapan persiapan Konferensi Internasional Keanekaragama Hayati Eko-Wisata dan Ekonomi Kreatif atau ICBE 2016, yang rencananya akan dihelat pada 7-10 September 2016 mendatang. Bila sesuai rencana, kegiatan ICBE akan diselingi dengan kegiatan mengunjungi sejumlah tempat wisata di Kota dan Kabupaten Jayapura oleh seluruh peserta, diantaranya di Tugu Mac Arthur, Danau Sentani serta Teluk Youtefa. “ICBE 2016 sebe
Gubernur IPDN Ermaya Suradinata menjanjikan program afirmasi untuk anak asli Papua akan diberlakukan setiap tahun saat seleksi perekrutan calon praja. Hal ini diakui Ermaya saat berkunjung ke Kantor Gubernur Dok II Jayapura, pekan kemarin, yang sekaligus meninjau pelaksanaan tes gelombang dua program afirmasi seleksi calon praja IPDN 2016. “Program afirmasi ini atas persetujuan Mendagri dan Presiden tiap tahun harus ada dan saya akan ajukan terus ke Menpan sehingga setiap tahun har
Untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Gubernur Papua Lukas Enembe berkeinginan seluruh kabupaten membangun rumah sakit umum. Keinginan Gubernur Lukas tersebut sebagaiana disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg Aloysius Giyai,MKes saat memberikan keterangan kepada wartawan, pekan lalu. “Ada keinginan Kepala Daerah supaya Rumah Sakit Umum bisa segera terealisasi jelang akhir masa pemerintahan Gubernur Papua  dan Wakil Gubernur Papua”. “Ka
Pemerintah Provinsi Papua menyatakan konsistensi (kemantapan) untuk meminta penerapan PP 18 2016 tentang Perangkat Daerah, mesti mengacu kepada UU 21 2011 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua. Hal demikian dikatakan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, Sabtu (6/8) pekan lalu di Jayapura. “Kita tetap akan minta kepada Pempus untuk tetap dengan struktur yang ada sekarang. Dengan kata lain meski ada pemberlakuan PP 18 namun mesti mengacu pada UU 21,” terang dia. Sikap “ngoto
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua bakal segera melaunching internet gratis di 12 titik, untuk memberikan kemudahan dan layanan dalam bidang teknologi informasi (TI) kepada masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua Kansiana Salle mengatakan, launching atau peluncuran internet gratis 12 titik yang terletak di Kota dan Kabupaten Jayapura, rencananya akan dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. “Namun peluncuran ini baru bisa dilakukan setelah jaringa
Badan Pusat Statistik (BPS) Papua menempatkan tingkat demokrasi di Papua masuk sebagai kategori “buruk”. Dimana Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua 2015 sebesar 57,55 (dari skala 0 sampai 100). Angka tersebut turun 4,6 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2014 sebesar 62,15. “Memang perkembangan IDI di Papua dari 2009 hingga 2015 mengalami kondisi pasang surut. Sejak pertama kali dirilis pada tahun 2009, indeks demokrasi di Papua tercatat sebesar 63,80”. “Indeks ini terus
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua kembali mendorong pengembangan rumput laut di wilayah adat Saireri dan Mamta guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan setempat. Hal demikian dikatakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, FX. Mote kepada pers, di kantor Gubernur  Jayapura, Rabu (3/8) kemarin. “Saya melihat potensi pengembangan rumput laut di wilayah Provinsi Papua sangat menjanjikan. Sehingga secara berkesinambungan program pengembangan rumpu
Inspektur Provinsi Papua Anggiat Situmorang menyerukan pentingnya penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh para pejabat negara, guna mencegah bentuk dan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). “Ada beberapa hal yang bisa dicermati dalam pengisian LHKPN, diantaranya melakukan pencegahan KKN.  Sebab dengan penyamaian LHKPN, maka penyelenggara negara tak berani melakukan KKN sebab pengisian laporan LHKPN harus dilakukan sesuai ketentuan,” katanya p
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sampai saat ini baru dua persen pejabat di Papua yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Hal itu dikatakan Pelaksana Harian Direktur LHKPN KPK Hery Nhurudin pada Rapat Koordinasi pengelola LHKPN kabupaten/kota se-Papua, yang dihadiri Sekda dan Inspektur kabupaten/kota se-Papua, Rabu (3/8) di Sasana Krida Kantor Gubernur Jayapura. Oleh karena itu, melalui kegiatan rapat koordinas tersebut pihaknya meminta agar pej
Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bekerja serius dan tidak bersantai, mengingat tantangan berat yang bakal dihadapi dalam upaya mensukseskan pembangunan di tanah ini. “Untuk mencapai apa yang dicita-citakan sebagaimana visi dan misi Papua Bangkit, maka para SKPD harus lebih bekerja keras dan jangan santai. Sebab sungguh berat tantangan yang akan kita hadapi dalam mensejahteraka masyarakat di kampung-kampung,” kata Lukas d
“Dengan Kesucian Hati Dalam Silaturahim Kita Wujudkan Solidaritas Sesama” merupakan thema dari acara Halal Bi Halal Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Papua (DISKOMINFO), yang bertempat  di Aula Lt. 3 Diskominfo (02/08/2016), acara  yang bertujuan untuk memperat silaturahim antar pegawai dan juga para patner kerja di lingkungan DISKOMINFO terlaksana dengan penuh kekeluargaan. Dalam kesempatan ini Kepala Dinas KOMINFO Provinsi Papua, Ibu Kansiana Salle, SH, dalam sam

instansi