"Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, SH menghimbau Dewan Riset Daerah (DRD) agar dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga donor dan lembaga lainnya secara sinergis, guna mendorong percepatan pembangunan di bidang IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Penegasan ini sebagaimana ditegaskan Gubernur Suebu dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua, Drs. Elieser Remaur, pada acara Lokakarya Kebijakan Dan Strategi Daerah (Jakstrada) Dan Agenda Riset Daerah (ARD) Provinsi Papua, bertempat di Swiss Belhotel Jayapura, Selasa (23/3). Masih menurut Suebu, dengan kemajuan Papua dewasa ini yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, peranan DRD sangat diharapkan memberikan kontribusi yang nyata demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat di Papua, apalagi jika melihat kondisi kemiskinan di daerah ini yang sangat memprihatinkan dimana penduduk asli Papua merupakan penduduk miskin terbanyak, sehingga hal ini merupakan tantangan besar dan berat bagi Pemerintah ditengah-tengah sumber daya alam yang berlimpah.

Oleh karenanya, lanjut Gubernur, kehadiran lembaga ini diharapkan melaksanakan beberapa hal, yang antara lain dapat merumuskan berbagai kebijakan berkaitan dengan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK di Papua serta menganalisis kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pertambahan kapasitas prasarananya didaerah dalam kaitan dengan perkembangan nasional, regional maupun internasional. Dalam kesempatan itu juga, Gubernur mengaku kendati upaya pembangunan yang dilaksanakan selama ini belum juga sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan kebutuhan atau harapan dari seluruh masyarakat, terutama dalam era otonomi khusus yang sudah memasuki tahun kesembilan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa telah banyak hasil-hasil yang dicapai dan juga telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Oleh karena itu, sesuai arah dan kebijakan umum Pemerintah provinsi Papua yang mengacu pada RPJM Provinsi, pemerintah daerah mencanangkan empat agenda utama pembangunan Provinsi Papua tahun 2006-2011 dalam upaya mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Antara lain, menata kembali pemerintahan daerah, melalui pembenahan sistem Pemerintahan Daerah pada semua jajaran dan tingkatan dan implementasi UU Otsus secara menyeluruh, konsisten dan konsekwen (menyelesaikan semua perdasus dan perdasi serta membantu berfungsinya MRP dan lain-lain). Keempat agenda ini, diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian Papua serta mengejar ketertinggalan Pembangunan Papua dari Provinsi lainnya di
Indonesia.